Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (20/11/2025), bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Bendahara Fraksi, Marliaten, menyampaikan pandangan umum dengan menekankan pentingnya penguatan perencanaan, pengelolaan fiskal, serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi penurunan transfer pusat.
Dalam penyampaiannya, Marliaten mengingatkan bahwa pembangunan daerah merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan dengan integritas tinggi. “Pembangunan daerah bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi pengabdian dan ibadah sosial bagi masyarakat Sumbawa,” ungkapnya.
A. Tema Pembangunan dan Arah Prioritas Pemerintah Daerah
Fraksi PAN mengapresiasi tema pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.” Tema ini dinilai relevan untuk menjawab dinamika daerah yang membutuhkan peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang kuat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat.
Tema tersebut dijabarkan dalam delapan prioritas pembangunan, termasuk peningkatan pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan kualitas layanan publik. Fraksi PAN menilai bahwa arah kebijakan tersebut sudah tepat, namun menekankan perlunya indikator yang lebih rinci untuk memastikan bahwa setiap program berjalan terukur dan memberikan dampak nyata.
B. Penurunan Transfer ke Daerah dan Dampaknya terhadap Kapasitas Fiskal
Fraksi PAN menyoroti penurunan signifikan transfer pusat yang berpengaruh langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan Tahun 2026. Penurunan ini dinilai dapat menekan ruang fiskal daerah sehingga strategi antisipatif menjadi penting agar pelayanan publik tidak terganggu.
Marliaten menekankan bahwa pemerintah perlu lebih cermat merespons dinamika fiskal tersebut. “Penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur, dengan tetap menjaga stabilitas program prioritas yang menjadi harapan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PAN juga mencermati peluang yang disampaikan Bupati terkait Program Strategis Nasional (PSN). Fraksi menilai peluang tersebut dapat membuka akses pembangunan lebih besar bagi Kabupaten Sumbawa, namun menegaskan bahwa kesiapan dokumen dan pendekatan strategis harus diperkuat agar tidak kalah bersaing dengan daerah lain.
C. Optimalisasi PAD, Penajaman Belanja Daerah, dan Penggunaan SILPA
Fraksi PAN mengapresiasi penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap realistis. Namun, fraksi melihat masih banyak ruang inovasi dalam pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, penguatan sektor pariwisata, serta digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Optimalisasi tersebut ditekankan agar dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil.
Fraksi juga menyoroti penurunan belanja daerah yang menjadi konsekuensi penyesuaian fiskal. PAN menilai bahwa pengurangan belanja harus disertai strategi penajaman prioritas agar masyarakat memahami arah kebijakan pembangunan dan tetap mendapat layanan yang konsisten.
Terkait defisit APBD yang ditutup melalui pemanfaatan SILPA, Fraksi PAN menilai langkah tersebut dapat diterima dalam kondisi tertentu, namun pemerintah tetap diingatkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak terjadi ketergantungan pembiayaan jangka pendek. Dalam konteks penyertaan modal BUMD, PAN menegaskan pentingnya kajian bisnis yang matang agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan d…
Comment