Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (20/11/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa. Dalam rapat tersebut, pandangan umum Fraksi Demokrat–PPP dibacakan oleh H. Zainuddin Sirat, yang menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai penurunan pendapatan daerah, defisit anggaran, serta prioritas pembangunan yang perlu diperjelas pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, H. Zainuddin Sirat menegaskan bahwa pandangan fraksi merupakan bentuk kontrol politik yang harus didengar pemerintah daerah. “Penyampaian pandangan ini adalah bagian dari fungsi representasi kami untuk memastikan kebutuhan prioritas masyarakat masuk dalam kebijakan anggaran,” ujarnya.
A. Penurunan Pendapatan Daerah dan Defisit Anggaran
Fraksi Demokrat–PPP menyoroti pendapatan daerah tahun 2026 yang direncanakan sebesar Rp1,89 triliun, atau turun Rp560,62 miliar (22,82%) dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini bersumber dari pendapatan transfer Rp1,63 triliun, PAD Rp251,48 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp12 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,92 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp534,62 miliar atau 21,79%. Menghadapi kondisi tersebut, fraksi mempertanyakan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. “Kami meminta penjelasan strategi pemerintah daerah dalam menangani defisit serta memastikan efisiensi program agar tidak terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun,” tegasnya.
B. Catatan Prioritas: Pendidikan, Infrastruktur, dan Kesehatan
Fraksi Demokrat–PPP memberikan catatan terkait sektor pendidikan, khususnya pemerataan fasilitas dan percepatan serapan anggaran pokok-pokok pikiran DPRD agar tidak terlambat direalisasikan.
Pada bidang infrastruktur, fraksi menyoroti skala prioritas pembangunan dan meminta pemerintah memperjelas arah kebijakan pada sektor jalan, irigasi, air bersih, dan penanggulangan banjir. Fraksi juga mengkritisi pekerjaan pemeliharaan ruas Lantung–Ropang, yang dinilai baru selesai namun sudah mengalami kerusakan. Selain itu, persoalan banjir di Kecamatan Utan juga disorot, terutama drainase di sekitar Koramil Utan, Puskesmas Utan, dan Polsek Utan yang perlu koordinasi dengan Balai Jalan Nasional.
Pada bidang kesehatan, fraksi menekankan pentingnya pemerataan fasilitas hingga ke wilayah pinggiran. Fasilitas rawat inap Puskesmas Plampang dinilai tidak lagi layak sehingga memerlukan perhatian prioritas dari pemerintah daerah.
C. Pelayanan Publik, Sektor Ekonomi, dan Program Nasional
Fraksi Demokrat–PPP mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat kreativitas dan kolaborasi antar-OPD, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara cepat dan tanpa hambatan.
Pada sektor ekonomi, fraksi memberikan perhatian pada pertanian, peternakan, dan perikanan, serta meminta kajian mendalam agar program yang disusun dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal. Fraksi juga menilai sektor industri, perdagangan, dan pariwisata perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi wisata alam, religi, dan budaya.
Terkait Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), fraksi meminta kejelasan mengenai manfaat program bagi masyarakat dan mekanisme pengadaan kebutuhan pokok. Selain itu, fraksi menyoroti pembagian SHU Koperasi Salonong Bukit Lestari sebesar Rp2 miliar kepada sekitar 3.000 orang dan meminta pemerintah memberikan penjelasan menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas kegiatan tersebut
Mengakhiri pandangannya, H. Zainuddin Sirat menyampaikan komitmen Fraksi Demokrat–PPP untuk mendukung pembahasan APBD 2026 secara tepat waktu dan secara substansial. “Kami berharap catatan Fraksi Demokrat–PPP menjadi perhatian serius dalam penyempurnaan RAPBD 2026, demi kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Comment