Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (20/11/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Muhammad Taufik menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta tantangan kemandirian daerah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa APBD 2026 berada pada momentum penting karena menjadi tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Jarot–Ansori. “Perencanaan pembangunan harus diarahkan kepada skala prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat agar tercapai Sumbawa unggul, maju, dan sejahtera,” ujar Muhammad Taufik.
A. Tema Pembangunan dan Delapan Prioritas Daerah
Fraksi Gerindra mengapresiasi tema pembangunan tahun 2026, yakni “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.” Tema ini dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan tantangan pembangunan ke depan. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam delapan prioritas pembangunan yang mencakup penguatan SDM, peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, penguatan pelayanan dasar, penurunan kemiskinan, penanganan ketimpangan wilayah, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Fraksi berharap seluruh prioritas tersebut diterjemahkan secara konsisten dalam penganggaran.
B. Penurunan Dana Transfer dan Strategi Penyesuaian
Sorotan utama Fraksi Gerindra adalah turunnya dana transfer pusat sebesar Rp558,283 miliar, dari Rp2,126 triliun pada 2025 menjadi Rp1,568 triliun pada 2026. Penurunan yang sangat signifikan ini dianggap memberi tekanan besar pada kemampuan fiskal daerah dalam menyusun APBD.
Fraksi meminta pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat agar prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap terlaksana. Selain itu, Fraksi mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah-langkah advokasi untuk mengamankan program dari pusat melalui Program Strategis Nasional (PSN). “Pengurangan transfer harus diimbangi dengan perjuangan mendatangkan program-program pusat ke daerah,” tegas Muhammad Taufik.
C. Pendapatan Daerah dan Tantangan Kemandirian Fiskal
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi Gerindra menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk komponen mana yang mengalami peningkatan ataupun penurunan. Fraksi meminta pemerintah menampilkan rincian tersebut agar evaluasi pendapatan dapat dilakukan lebih komprehensif.
Fraksi menilai kemandirian fiskal merupakan dasar bagi stabilitas pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah didorong menggali sektor-sektor produktif dan memastikan PAD bertumbuh secara konsisten, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.
Di luar ketiga aspek utama tersebut, Fraksi Gerindra juga memberikan beberapa perhatian strategis. Fraksi menyoroti masih banyaknya proyek fisik yang tidak selesai tepat waktu dan meminta pemerintah memperketat pengawasan di lapangan agar pekerjaan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.
Fraksi turut mendorong pemerataan akses air bersih, termasuk memperkuat dukungan regulasi agar penyediaan air bersih di desa menjadi prioritas kebijakan yang memiliki payung hukum jelas. Terkait kebutuhan masyarakat Sampar Maras Kecamatan Labuhan Badas, Fraksi meminta alokasi anggaran untuk pengadaan pipa, mengingat sumber mata air sudah tersedia namun tidak dapat dimanfaatkan karena keterbatasan jaringan perpipaan.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi Gerindra menilai pemerintah perlu memperhatikan koperasi desa, termasuk Koperasi Merah Putih, yang dinilai memiliki potensi besar apabila mendapat dukungan anggaran dan fasilitasi. Penguatan koperasi dianggap sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi berbasis komunitas.
Fraksi juga menyoroti fenomena meningkatnya aktivitas penambangan emas rakyat di beberapa titik. Muhammad Taufik menyampaikan peringatan agar pemerintah bersikap hati-hati terhadap risiko sosial dan lingkungan dari penambangan tersebut. Ia juga mempertanyakan tujuan kegiatan “panen raya emas” yang dilaksanakan di halaman kantor bupati, yang menurut fraksi memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah memberikan respons konstruktif atas seluruh masukan yang disampaikan. Muhammad Taufik menegaskan bahwa kritik dan rekomendasi fraksi merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. “Semua masukan ini dilandasi niat tulus demi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik,” ujarnya.
Comment