Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masih menghadapi kendala dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk kebutuhan proyek konstruksi di blok Elang Dodo dan Rinti milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pembangunan di wilayah tersebut diperkirakan mulai dilakukan pada tahun 2027 mendatang.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja lokal. Menurutnya, pemotongan anggaran daerah sebesar Rp548 miliar berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, kami sulit bergerak jika hanya mengandalkan APBD. Namun, jika ada dukungan dari perusahaan, tentu kami bisa mempercepat pelatihan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan proyek besar itu,” ujar Varian saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/12/2025).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi sementara, proyek konstruksi di blok Elang Dodo dan Rinti akan membutuhkan sekitar 10.000 hingga 15.000 tenaga kerja bersertifikat. Karena itu, pemerintah daerah berharap ada sinergi antara perusahaan dan pemerintah dalam proses persiapan tenaga kerja, sehingga masyarakat lokal bisa berperan lebih besar dalam proyek tersebut.
“Sebenarnya kita sudah agak terlambat melakukan persiapan karena target konstruksi tinggal dua tahun lagi. Tapi kami tetap berupaya agar tenaga kerja lokal bisa ikut ambil bagian, tentu dengan dukungan anggaran dan koordinasi yang baik,” terangnya.
Varian juga menyebutkan, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa mencapai sekitar 9.000 orang, berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah desa. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 orang telah memiliki keterampilan dasar dan tinggal menunggu peluang kerja yang sesuai.
“Kami sudah bersurat ke perusahaan agar menyampaikan data kebutuhan tenaga kerja secara rinci. Dengan begitu, kami bisa menyiapkan pelatihan yang sesuai dan memastikan tenaga kerja lokal mendapat prioritas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Varian menegaskan bahwa hingga kini pihak perusahaan belum memberikan data resmi terkait kebutuhan tenaga kerja untuk proyek tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menyesuaikan program pelatihan.
“Kalau datanya belum kami terima, sulit bagi kami menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Jangan sampai kita sudah melatih banyak orang, tapi ternyata bidang yang dibutuhkan berbeda. Itu justru tidak efisien,” tandasnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan perusahaan terus dilakukan agar perencanaan dapat berjalan sinkron. Pemerintah berharap agar tenaga kerja lokal bisa terserap secara maksimal dan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
“Kami terus berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapat kesempatan yang proporsional. Pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan SDM yang terampil dan siap bersaing dengan tenaga kerja luar daerah,” pungkas Varian.
Comment