Mataram, Merdekainsight.com — Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali menjadi perbincangan hangat melalui dialog publik yang digelar Laskar Akselerasi, Sabtu (20/12), di Meeino Working, Kota Mataram. Kegiatan bertajuk “Dorong Kesejahteraan Melalui Otonomi Baru atau Optimalisasi NTB” ini menghadirkan sejumlah akademisi dari Universitas Mataram, Universitas Bima Internasional MFH, serta Ketua Forum Magister Pendidikan Dasar (PenDas) Universitas Mataram.
Direktur Laskar Akselerasi, Fahrun Khomeini, menjelaskan bahwa dialog ini bertujuan membuka ruang kajian objektif dan rasional terkait dua opsi strategis pembangunan daerah, yaitu pembentukan otonomi baru atau optimalisasi tata kelola pemerintahan yang sudah ada.
“Dialog ini menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah otonomi baru menjadi solusi percepatan kesejahteraan atau justru optimalisasi tata kelola NTB yang sudah ada lebih efektif. Semua harus dikaji secara terbuka,” ujarnya.
Para narasumber menyoroti pentingnya melihat isu otonomi baru bukan sekadar dari aspek administratif, melainkan dari dampaknya terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah di NTB.
Ketua Forum Magister PenDas Universitas Mataram, Fauzi Maha Adiyatma, menegaskan bahwa substansi otonomi daerah terletak pada percepatan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. “Yang terpenting bukan sekadar pemekaran, tetapi bagaimana kebijakan yang dihasilkan mampu mengurangi ketimpangan dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Fauzi juga mencontohkan program Desa Berdaya sebagai langkah konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat pembangunan dari tingkat bawah. Program tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat desa dapat menjadi pondasi pemerataan kesejahteraan tanpa harus menunggu pemekaran wilayah.
Sementara itu, akademisi Universitas Mataram, Taufan Abadi, menilai pentingnya konsistensi dalam memperjuangkan gagasan otonomi baru. Ia berharap wacana tersebut tidak berhenti pada kepentingan elit daerah. “Otonomi baru jangan sampai hanya menguntungkan elit, tetapi harus menjadi solusi atas ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Akademisi Universitas Bima Internasional MFH, Dr. Alfisahrin, menambahkan bahwa pembahasan mengenai pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sejatinya telah memasuki tahap akhir. Ia menilai, persoalan ketimpangan pembangunan di NTB tidak lepas dari relasi kuasa yang timpang. “Relasi kuasa yang tidak seimbang menciptakan struktur sosial yang tidak adil, di mana kelompok tertentu menguasai sumber daya dan kebijakan, sementara kelompok lain terus terpinggirkan,” ungkapnya.
Dialog publik ini menjadi wadah penting bagi berbagai kalangan untuk mengevaluasi arah pembangunan NTB ke depan. Baik melalui otonomi baru maupun optimalisasi kebijakan yang ada, para peserta sepakat bahwa tujuan utama tetap harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah NTB.
Comment