Mataram, Merdekainsight.com — Organisasi Majelis Muda Mataram melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Rabu (24/12/2025). Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog strategis antara pemuda dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi penanganan persoalan lingkungan yang kian kompleks di Kota Mataram.
Ketua Majelis Muda Mataram, Muhammad Reza, menyampaikan bahwa pesatnya pertumbuhan Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi NTB belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang memadai. Menurutnya, kemajuan fisik kota justru mulai menggerus identitas Mataram sebagai kota yang bersih dan hijau.
“Setiap hari, Kota Mataram menghasilkan sekitar 300 ton sampah, sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Kita bisa lihat sendiri tumpukan sampah di pasar, di jalan, dan makin sempitnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan,” ujarnya.
Reza juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan. Ia mempertanyakan komitmen DLH dalam menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Perwali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik. Menurutnya, kebijakan pemilahan sampah dari rumah yang diberlakukan belum disertai kesiapan masyarakat dan sarana pendukung yang memadai.
“Kebijakan ini terlalu terburu-buru. Edukasi dan sosialisasi seharusnya dilakukan lebih dulu sebelum menerapkan sanksi. Program Pilah Sampah dari Rumah yang diluncurkan tahun 2023 belum menunjukkan progres berarti karena minim pendampingan dan evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa situasi darurat sampah di Mataram harus segera direspons secara sistematis. Ketergantungan pada TPA Kebon Kongok yang sudah melebihi kapasitas dianggap berisiko tinggi terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah kota.
“Kondisi ini ibarat bom waktu. Kalau tidak ada perubahan paradigma dan langkah konkret, Kota Mataram bisa mengalami krisis sampah yang lebih parah,” ujarnya.
Sebagai langkah solutif, Majelis Muda Mataram mendorong pemerintah untuk menerapkan konsep zero waste event dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah terpadu di tingkat kecamatan.
“Kami juga mendorong agar DLH memperluas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ke seluruh kecamatan, sehingga sampah bisa dikelola di wilayah masing-masing sebelum dibuang ke TPA,” kata Reza.
Dalam kesempatan itu, Majelis Muda Mataram menawarkan program “Training Aktivis Lingkungan” sebagai bentuk kolaborasi konkret. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam pengelolaan lingkungan dan daur ulang sampah secara mandiri.
“Kami ingin melahirkan aktivis muda yang bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Karena isu lingkungan bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Majelis Muda Mataram menyerahkan draf kajian isu lingkungan Kota Mataram kepada DLH untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Hery Cahyadi, mengapresiasi inisiatif dan gagasan yang disampaikan Majelis Muda Mataram. Menurutnya, masukan dari kalangan pemuda dan komunitas menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan kota.
“Kami menyambut baik kritik dan ide-ide seperti ini. Konsep zero waste event dan pelibatan pemuda adalah langkah nyata yang bisa kita sinergikan. Semua masukan akan kami atensi dan sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.
Audiensi tersebut menghasilkan komitmen bersama antara Majelis Muda Mataram dan DLH Kota Mataram untuk memperkuat kolaborasi berkelanjutan dalam penanganan persoalan lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Mataram.
Comment