Jakarta, MerdekaInsight.com (1 Agustus 2025) – Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Rabu (30/7), dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dan menjadi momentum penting menjajaki sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat.
Foto: Nanang Nasiruddin, S.AP.,M.M.Inov (Ketua DPRD Kab. Sumbawa)
“Kunjungan ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi daerah serta menginisiasi dialog strategis dengan Kementerian Sosial mengenai kemungkinan dukungan dan intervensi program dari pemerintah pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan sosial yang berkelanjutan.,” ujar Nanang. Ia menekankan bahwa bantuan yang diusulkan mencakup sarana dan prasarana di bidang sosial, serta program-program yang lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat.
Rombongan Komisi IV DPRD Sumbawa terdiri dari Ketua Komisi Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, dan anggota Adizul Syahabuddin, SP., M.Si, Andi Rusni, S.E., M.M, Syamsul Hidayat, SE, Sandi, S.Pd., M.M, Kaharuddin Z, Alen Taryadi, S.H, M. Taufik, Ema Yuniarti, dan Sri Hastuti. Mereka turut didampingi oleh Sekretaris DPRD Ir. A. Yani beserta jajaran.
Foto: Muhammad Takdir, SE.,M.M.Inov. (Ketua Komisi IV DPRD Kab. Sumbawa)
Rombongan diterima langsung oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk usulan pengalihan pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari APBD ke APBN, permintaan data by name by address penerima bansos yang valid, serta penguatan peran penyuluh sosial melalui dukungan tunjangan.
Dirjen Agus menjelaskan alur pengusulan bantuan sosial, mulai dari proses verifikasi lapangan, pelaksanaan Musdes/Muskel, penerbitan SPTJM, hingga pengesahan oleh Dinas Sosial. Ia menekankan pentingnya ketepatan prosedur agar bantuan dapat tersalurkan secara efektif.
Ia juga memaparkan data terkini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa. Per tahun 2024, tercatat 63.000 warga miskin dari total coverage 241.813 jiwa. Namun, per Juli 2025, jumlah tersebut tercatat menjadi 225.200 jiwa. Data per desil menunjukkan:
Desil 1: 19.078 KK (64.015 individu), Desil 2: 14.242 KK (48.830 individu), Desil 3: 14.963 KK (45.883 individu), Desil 4: 13.228 KK (43.607 individu), Desil 5: 14.802 KK (46.108 individu).
Selain itu, terdapat 83.606 keluarga (262.435 individu) dalam desil 6–10 dan 10.166 keluarga (17.899 individu) yang belum memiliki pemeringkatan.
Untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima bantuan, masyarakat didorong untuk mengakses aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Play Store. Aplikasi ini memungkinkan warga memverifikasi status penerima bantuan, serta memberikan fitur sanggahan terhadap data yang tidak akurat.
“Jika ada warga yang merasa tidak layak namun terdata sebagai penerima, atau sebaliknya, bisa langsung mengajukan sanggahan lewat aplikasi,” jelas Agus.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumbawa yang berlangsung selama tiga hari, dari 29 hingga 31 Juli 2025, ini mencerminkan komitmen kuat para wakil rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan warganya melalui kerja sama lintas lembaga. Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah nyata mendukung visi daerah: Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera
Comment