Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menyebutkan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2025. Perkiraan ini diperoleh setelah BPBD melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah melakukan pendataan dengan data sementara sedikitnya 12 kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang memiliki desa-desa berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Desa-desa tersebut antara lain:
1. Kecamatan Buer: Pulau Kaung, Tarusa, Kalabeso, Labuhan Burung
2. Kecamatan Moyo Utara: Kukin, Sebewe, Penyaring, Pungkit
3. Kecamatan Batulanteh: Kelungkung
4. Kecamatan Alas Barat: Mapin Kebak, Mapin Beru, Labuhan Mapin
5. Kecamatan Lape: Lape, Hijrah, Labuhan Kuris, Dete
6. Kecamatan Moyo Hulu: Maman, Mokong, Marga Karya, Leseng
7. Kecamatan Plampang: Brangkolong
8. Kecamatan Moyo Hilir: Poto, Serading, Batu Bangka
9. Kecamatan Sumbawa: Kelurahan Uma Sima
10. Kecamatan Rhee: Luk
11. Kecamatan Unter Iwes: Pelat
12. Kecamatan Lopok: Pungkit, Lopok
“Kami telah menerima laporan dari beberapa desa yang mulai mengajukan permintaan pasokan air bersih. Namun, meskipun tidak ada permintaan, kami tetap turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi sesuai data yang kami miliki,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbawa, Rusdianto AR, dalam wawancaranya pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa BPBD telah menjalin kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa dalam penyaluran bantuan air bersih ke desa-desa terdampak. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi selama puncak musim kemarau.
“Selain kekeringan, kami juga telah menyampaikan imbauan kepada para kepala desa terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya akibat aktivitas pembersihan lahan pertanian. Hal tersebut disampaikan melalui media sosial dan surat edaran,” tambahnya.
BPBD juga tengah menyiapkan upaya mitigasi di kawasan strategis pariwisata, salah satunya di Pulau Moyo. Rencana mitigasi berupa pembuatan fire line atau jalur api agar kawasan wisata tidak terdampak kebakaran. Koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) juga telah dilakukan sebagai bagian dari rencana pelaksanaan di lapangan.
Comment