Belajar dari Sumbawa: Transparansi dan Dialog sebagai Jalan Damai Aksi Mahasiswa

Oleh: Dr. Muammar Khadafie

Di tengah berbagai dinamika politik dan sosial di negeri ini, kita kerap disuguhi berita aksi massa yang berakhir ricuh: bentrokan mahasiswa dengan aparat, kaca pecah di gedung pemerintahan, atau jalan raya yang berubah menjadi arena ketegangan. Narasi semacam itu telah begitu sering terulang, sehingga masyarakat seolah terbiasa melihat aksi mahasiswa sebagai “keributan tahunan” yang penuh stigma. Namun, hari ini dari Sumbawa hadir sebuah kabar berbeda: aksi mahasiswa justru berjalan aman, tertib, dan damai.

Mahasiswa dari berbagai elemen organisasi turun ke jalan bukan untuk menebar kekacauan, melainkan menyuarakan aspirasi. Tidak hanya mereka, hadir pula para pengemudi ojek online dan organisasi masyarakat. Aksi tersebut berubah menjadi ruang diskusi terbuka, bukan arena konflik. Semua ini terjadi karena sebuah faktor kunci yang kerap terlupakan di banyak daerah: keberanian pemimpin untuk hadir, menyambut, dan mendengar langsung suara rakyat.

Pemimpin yang Hadir di Lapangan

Kehadiran Bupati Sumbawa, Ketua DPRD, Dandim, dan Kapolres di depan Gedung DPRD Sumbawa menjadi bukti nyata bahwa dialog terbuka masih mungkin dilakukan di republik ini. Lebih dari sekadar formalitas, pertemuan itu menunjukkan keberanian seorang bupati untuk berdiri langsung di hadapan warganya. Ia tidak bersembunyi di balik meja rapat, tidak pula hanya mengutus juru bicara. Transparansi inilah yang membuat massa aksi merasa dihormati, sekaligus menjadikan aksi berlangsung tertib dan damai.

Dalam konteks kepemimpinan publik, kehadiran fisik seorang pemimpin di tengah rakyat memiliki makna simbolis yang mendalam. Ia bukan sekadar kepala daerah, melainkan figur moral yang memberi teladan. Ketika pemimpin berani mendengar langsung, masyarakat merasa diakui keberadaannya. Inilah esensi demokrasi: perjumpaan manusia dengan manusia, bukan sekadar dokumen dan prosedur birokrasi.

Aksi sebagai Wadah Demokrasi Sehat

Mahasiswa adalah agen perubahan. Sejak era pergerakan nasional hingga reformasi 1998, suara mahasiswa selalu menjadi alarm moral bagi penguasa. Namun, sering kali suara itu kehilangan makna karena dipandang semata sebagai ancaman ketertiban. Akibatnya, ruang dialog tertutup, dan aparat justru memilih pendekatan represif.

Kasus di Sumbawa membuktikan hal sebaliknya. Ketika ruang dialog dibuka, mahasiswa mampu menunjukkan kedewasaan politiknya. Mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka, dengan tertib, tanpa memprovokasi kericuhan. Di sisi lain, aparat pun tidak bersikap represif, melainkan menjadi fasilitator jalannya diskusi. Inilah wajah demokrasi yang seharusnya kita rayakan: rakyat menyampaikan pendapat, pemimpin mendengar, aparat menjaga keamanan dengan proporsional.

Pelajaran untuk Daerah Lain

Fenomena Sumbawa ini penting menjadi cermin bagi daerah lain. Betapa sering kita mendengar aksi mahasiswa berakhir dengan bentrokan hanya karena komunikasi yang terputus. Pemimpin daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, seharusnya belajar bahwa transparansi dan keberanian hadir di lapangan jauh lebih efektif daripada membangun tembok pembatas.

Sikap terbuka pemimpin daerah bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Justru pemimpin yang berani mendengar adalah pemimpin yang percaya diri atas mandat yang ia emban. Dengan hadir langsung, seorang bupati tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mereduksi potensi gesekan sejak dini.

Selain itu, keberadaan aparat keamanan yang sigap namun tidak represif patut diapresiasi. Dandim dan Kapolres Sumbawa hadir sebagai penjaga keamanan, bukan sebagai lawan. Mereka menunjukkan bahwa aparat bisa bersikap humanis, menjaga ketertiban tanpa melukai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Menguatkan Budaya Dialog

Demokrasi Indonesia membutuhkan lebih banyak contoh seperti ini. Budaya dialog harus dihidupkan kembali di ruang-ruang publik. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi terjebak pada formalitas lima tahunan pemilu. Demokrasi yang sehat hanya mungkin terbangun jika setiap aspirasi rakyat didengar dan ditanggapi dengan serius, baik melalui parlemen, forum resmi, maupun aksi di jalan.

Dalam konteks ini, mahasiswa, masyarakat sipil, dan aparat daerah harus memandang aksi sebagai bagian dari pendidikan politik. Setiap aksi adalah ruang belajar bersama: mahasiswa belajar menyampaikan gagasan dengan elegan, pemerintah belajar menerima kritik dengan rendah hati, dan aparat belajar mengelola keamanan tanpa kekerasan.

Penutup: Transparansi adalah Keberanian

Apa yang terjadi di Sumbawa hari ini menjadi harapan baru bagi demokrasi Indonesia. Ketika aksi berlangsung damai, ketika pemimpin hadir menyambut dengan terbuka, ketika mahasiswa dan masyarakat bisa bersuara tanpa ketakutan, maka di situlah kita melihat demokrasi tumbuh dengan sehat.

Keberanian Bupati Sumbawa untuk hadir di lapangan patut diapresiasi. Ia memberi teladan bahwa pemimpin bukan hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga berdiri bersama rakyat. Keberanian ini seharusnya menjadi inspirasi bagi pemimpin lain di negeri ini.

Demokrasi yang sehat tidak lahir dari benturan, melainkan dari keberanian untuk membuka diri. Transparansi bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dan Sumbawa hari ini telah memberi kita sebuah pelajaran penting: bahwa aksi mahasiswa bisa menjadi ruang damai, sejauh pemimpin dan rakyat sama-sama bersedia untuk bertemu, berdialog, dan saling mendengar.

Di tengah berbagai dinamika politik dan sosial di negeri ini, kita kerap disuguhi berita aksi massa yang berakhir ricuh: bentrokan mahasiswa dengan aparat, kaca pecah di gedung pemerintahan, atau jalan raya yang berubah menjadi arena ketegangan. Narasi semacam itu telah begitu sering terulang, sehingga masyarakat seolah terbiasa melihat aksi mahasiswa sebagai “keributan tahunan” yang penuh stigma. Namun, hari ini dari Sumbawa hadir sebuah kabar berbeda: aksi mahasiswa justru berjalan aman, tertib, dan damai.

Mahasiswa dari berbagai elemen organisasi turun ke jalan bukan untuk menebar kekacauan, melainkan menyuarakan aspirasi. Tidak hanya mereka, hadir pula para pengemudi ojek online dan organisasi masyarakat. Aksi tersebut berubah menjadi ruang diskusi terbuka, bukan arena konflik. Semua ini terjadi karena sebuah faktor kunci yang kerap terlupakan di banyak daerah: keberanian pemimpin untuk hadir, menyambut, dan mendengar langsung suara rakyat.

Pemimpin yang Hadir di Lapangan

Kehadiran Bupati Sumbawa, Ketua DPRD, Dandim, dan Kapolres di depan Gedung DPRD Sumbawa menjadi bukti nyata bahwa dialog terbuka masih mungkin dilakukan di republik ini. Lebih dari sekadar formalitas, pertemuan itu menunjukkan keberanian seorang bupati untuk berdiri langsung di hadapan warganya. Ia tidak bersembunyi di balik meja rapat, tidak pula hanya mengutus juru bicara. Transparansi inilah yang membuat massa aksi merasa dihormati, sekaligus menjadikan aksi berlangsung tertib dan damai.

Dalam konteks kepemimpinan publik, kehadiran fisik seorang pemimpin di tengah rakyat memiliki makna simbolis yang mendalam. Ia bukan sekadar kepala daerah, melainkan figur moral yang memberi teladan. Ketika pemimpin berani mendengar langsung, masyarakat merasa diakui keberadaannya. Inilah esensi demokrasi: perjumpaan manusia dengan manusia, bukan sekadar dokumen dan prosedur birokrasi.

Aksi sebagai Wadah Demokrasi Sehat

Mahasiswa adalah agen perubahan. Sejak era pergerakan nasional hingga reformasi 1998, suara mahasiswa selalu menjadi alarm moral bagi penguasa. Namun, sering kali suara itu kehilangan makna karena dipandang semata sebagai ancaman ketertiban. Akibatnya, ruang dialog tertutup, dan aparat justru memilih pendekatan represif.

Kasus di Sumbawa membuktikan hal sebaliknya. Ketika ruang dialog dibuka, mahasiswa mampu menunjukkan kedewasaan politiknya. Mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka, dengan tertib, tanpa memprovokasi kericuhan. Di sisi lain, aparat pun tidak bersikap represif, melainkan menjadi fasilitator jalannya diskusi. Inilah wajah demokrasi yang seharusnya kita rayakan: rakyat menyampaikan pendapat, pemimpin mendengar, aparat menjaga keamanan dengan proporsional.

Pelajaran untuk Daerah Lain

Fenomena Sumbawa ini penting menjadi cermin bagi daerah lain. Betapa sering kita mendengar aksi mahasiswa berakhir dengan bentrokan hanya karena komunikasi yang terputus. Pemimpin daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, seharusnya belajar bahwa transparansi dan keberanian hadir di lapangan jauh lebih efektif daripada membangun tembok pembatas.

Sikap terbuka pemimpin daerah bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Justru pemimpin yang berani mendengar adalah pemimpin yang percaya diri atas mandat yang ia emban. Dengan hadir langsung, seorang bupati tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mereduksi potensi gesekan sejak dini.

Selain itu, keberadaan aparat keamanan yang sigap namun tidak represif patut diapresiasi. Dandim dan Kapolres Sumbawa hadir sebagai penjaga keamanan, bukan sebagai lawan. Mereka menunjukkan bahwa aparat bisa bersikap humanis, menjaga ketertiban tanpa melukai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Menguatkan Budaya Dialog

Demokrasi Indonesia membutuhkan lebih banyak contoh seperti ini. Budaya dialog harus dihidupkan kembali di ruang-ruang publik. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi terjebak pada formalitas lima tahunan pemilu. Demokrasi yang sehat hanya mungkin terbangun jika setiap aspirasi rakyat didengar dan ditanggapi dengan serius, baik melalui parlemen, forum resmi, maupun aksi di jalan.

Dalam konteks ini, mahasiswa, masyarakat sipil, dan aparat daerah harus memandang aksi sebagai bagian dari pendidikan politik. Setiap aksi adalah ruang belajar bersama: mahasiswa belajar menyampaikan gagasan dengan elegan, pemerintah belajar menerima kritik dengan rendah hati, dan aparat belajar mengelola keamanan tanpa kekerasan.

Penutup: Transparansi adalah Keberanian

Apa yang terjadi di Sumbawa hari ini menjadi harapan baru bagi demokrasi Indonesia. Ketika aksi berlangsung damai, ketika pemimpin hadir menyambut dengan terbuka, ketika mahasiswa dan masyarakat bisa bersuara tanpa ketakutan, maka di situlah kita melihat demokrasi tumbuh dengan sehat.

Keberanian Bupati Sumbawa untuk hadir di lapangan patut diapresiasi. Ia memberi teladan bahwa pemimpin bukan hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga berdiri bersama rakyat. Keberanian ini seharusnya menjadi inspirasi bagi pemimpin lain di negeri ini.

Demokrasi yang sehat tidak lahir dari benturan, melainkan dari keberanian untuk membuka diri. Transparansi bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dan Sumbawa hari ini telah memberi kita sebuah pelajaran penting: bahwa aksi mahasiswa bisa menjadi ruang damai, sejauh pemimpin dan rakyat sama-sama bersedia untuk bertemu, berdialog, dan saling mendengar.