Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, serta Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumbawa, Kamis (4/9/2025). Agenda rapat membahas perlindungan dan pemberdayaan petani serta kuota gas elpiji bersubsidi.
Usai RDP, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.I.P, menyampaikan sejumlah sorotan penting saat diwawancara.
A. Sorotan di Sektor Pertanian
Nyoman menegaskan sektor pertanian masih dihadapkan pada persoalan serius, mulai dari pupuk, air, hingga produktivitas. Ia menyebut, berdasarkan laporan Dinas Pertanian, serapan sektor pertanian tahun 2025 mencapai 64 persen. Meski diapresiasi, sejumlah kendala masih harus segera diatasi.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah pupuk. Berdasarkan pengecekan di provinsi maupun kabupaten, kuota pupuk tahun 2025 dinyatakan aman. Namun, ia menekankan perlunya peran Satgas untuk melakukan antisipasi kebutuhan petani ketika memasuki musim tanam, baik dari sisi ketersediaan kuota maupun pengawasan distribusi.
“Satgas harus turun langsung mengawasi proses distribusi pupuk. Jangan sampai petani kesulitan pupuk di musim tanam hanya karena distribusi tidak sesuai jalur,” tegas Nyoman.
Selain pupuk, ia juga menyoroti keterbatasan air akibat musim kemarau yang mengancam terjadinya gagal panen. Menurutnya, langkah darurat harus dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan pompa air, menambah sumur bor, memperbanyak kantong air, serta memperbaiki infrastruktur pendukung seperti bendungan, check dam, saluran irigasi, dan jaringan perpipaan.
“Ketersediaan air ini darurat. Pemerintah harus menambah unit pompa dan infrastruktur pendukung supaya lahan pertanian tidak terus terancam kekeringan,” ujarnya.
Terkait produktivitas, Nyoman menilai hasil pertanian di Kabupaten Sumbawa masih rendah, rata-rata hanya sekitar 5,2 ton per hektare, sedangkan di daerah lain bisa mencapai 8–10 ton per hektare. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bibit yang kurang sesuai dengan kondisi lahan.
“Bibit jangan selalu didatangkan dari luar daerah. Kondisi tanah di Jawa berbeda dengan Sumbawa, sehingga bibit yang berhasil di sana belum tentu cocok di sini. Perlu ada pilot project untuk menemukan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik tanah Sumbawa,” jelasnya.
Ia menegaskan, peningkatan produktivitas harus ditopang oleh faktor pendukung lainnya, seperti ketersediaan air, pupuk, obat-obatan pertanian, serta pembinaan berkelanjutan kepada petani.
B. Distribusi Gas Elpiji Bersubsidi
Sorotan lain yang disampaikan Nyoman terkait kelangkaan gas elpiji bersubsidi. Persoalan ini sebelumnya juga menjadi tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumbawa Menggugat melalui aksi demonstrasi pada 2 September 2025.
Dari hasil rapat, kelangkaan disebabkan keterbatasan kuota. Bupati Sumbawa telah mengajukan penambahan kuota ke Kementerian ESDM sejak Mei 2025, namun masih dalam tahap evaluasi.
Nyoman menegaskan, pengawasan distribusi gas menjadi titik penting yang harus dibenahi. Sesuai regulasi, 90 persen distribusi gas harus langsung melalui pangkalan ke masyarakat, sementara hanya 10 persen boleh ke pengecer. Namun di lapangan, sering kali aturan ini tidak dipatuhi.
“Satgas harus benar-benar mengawasi pangkalan agar tidak bermain. Pemerintah desa, dusun, dan RT juga harus ikut mengawal supaya gas bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga sesuai aturan,” tegasnya.
C. Penegasan Ketua Komisi II DPRD Sumbawa
Nyoman menegaskan, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata. Masalah pertanian dan distribusi gas elpiji bersubsidi dianggap sebagai kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan.
“Semua ini menyangkut hajat hidup masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar masalah-masalah ini ditangani serius dan tepat sasaran,” tutupnya.
Comment