Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Kondisi pendidikan di Kabupaten Sumbawa dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Pulau Sumbawa. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya berhasil memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Juanda, M.Pd, akademisi asal Kabupaten Sumbawa, dalam wawancara pada Selasa (07/10/2025). Ia menilai tingginya angka putus sekolah menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya IPM di daerah tersebut.
“Artinya selama ini pemerintah, kalau boleh agak ekstrem dikatakan gagal dalam memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Itu kelihatan dari IPM Sumbawa saat ini yang berada nomor 2 terendah se-Pulau Sumbawa atau satu tingkat di atas Kabupaten Bima” ujarnya.
A. Tingginya Angka Putus Sekolah dan Ketimpangan Akses Pendidikan
Dr. Juanda menilai angka anak putus sekolah di Kabupaten Sumbawa tergolong tinggi dibandingkan dengan Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima. Dengan kata lain, hanya berada di atas Kabupaten Bima. Hal itu menurutnya turut menyebabkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, misalnya pemberian beasiswa bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya terfokus pada bidang tertentu.
“Untuk jangka menengah, pemberian beasiswa itu lebih bagus untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi kebijakan terkait kelanjutan studi daripada hanya fokus pada satu bidang tertentu seperti kedokteran atau farmasi,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar masyarakat mengetahui bahwa pendidikan dasar telah dijamin pemerintah.
“Sebetulnya tidak ada alasan anak tidak sekolah karena pemerintah sudah menganggarkan dana BOS untuk setiap satuan pendidikan. Hanya saja informasi ini kurang tersampaikan kepada calon peserta didik dan orang tua,” tambahnya.
B. Perlunya Inovasi Teknologi dan Pemerataan Mutu Sekolah
Menurut Dr. Juanda, sistem zonasi dan persepsi masyarakat terhadap sekolah di perkotaan turut memperlebar kesenjangan pendidikan antara sekolah di desa dan di kota. Ia mendorong adanya pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai solusi alternatif.
“Sekolah-sekolah di desa sering kali dipandang kurang baik dibandingkan di kota. Jadi menurut saya harus ada intervensi teknologi, misalnya melalui sistem sekolah virtual untuk menekan angka putus sekolah,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa banyak anak di pedesaan berhenti sekolah bukan karena tidak mau belajar, melainkan karena harus membantu orang tua atau terkendala biaya transportasi dan fasilitas.
C. Upaya Meningkatkan Kualitas SDM dan Guru
Lebih lanjut, Dr. Juanda menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar mutu pendidikan di Sumbawa dapat meningkat. Ia menyebutkan bahwa sertifikasi guru tidak otomatis menjamin kualitas pengajaran.
“Kompetensi guru harus benar-benar terukur. Tidak serta-merta orang sudah memperoleh sertifikasi lantas dia qualified. Harus ada pembinaan dan pelatihan berkelanjutan dari dinas terkait,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya sistem pemantauan kinerja guru dan tenaga pendidik agar setiap individu termotivasi untuk mengembangkan diri.
“Harus dibuat sistem yang bisa memantau pengembangan diri guru. Misalnya apakah mereka pernah ikut pelatihan, seminar, publikasi, atau menjadi narasumber. Itu harus terlihat dalam grafik kinerjanya,” tambahnya.
Menurutnya, rendahnya IPM juga dipengaruhi oleh perbedaan kualitas SDM antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Kualitas SDM di Sumbawa dengan yang di rural area masih jauh berbeda. Padahal menjadi pendidik itu berarti belajar seumur hidup,” tegasnya.
D. Pandangan terhadap Program Sekolah Rakyat (SR)
Menanggapi hadirnya Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sumbawa, Dr. Juanda menyatakan dukungannya terhadap niat Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberi peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, ia menyoroti beberapa hal terkait data kemiskinan dan mekanisme perekrutan peserta didik.
“Saya setuju dengan niat presiden memberi peluang kepada anak-anak miskin. Tapi permasalahannya, data kemiskinan nasional dengan data daerah berbeda. Siapa yang memverifikasi bahwa peserta didik itu benar-benar dari keluarga miskin?” ungkapnya.
Ia juga menilai pelaksanaan program SR terlalu terburu-buru dan belum memiliki landasan yang kuat dalam sistem pendidikan daerah.
“Tampaknya program ini terlalu dipaksakan untuk segera jalan. Sementara banyak hal yang belum siap, termasuk mekanisme seleksi dan sarana prasarana,” katanya.
Lebih lanjut, Dr. Juanda menilai keberlanjutan SR perlu dievaluasi agar tidak berhenti sebagai program periodik semata.
“Harapan saya sistem pendidikan harus berkelanjutan, bukan karena pesanan seorang presiden. Jangan sampai SR hanya berjalan selama satu periode pemerintahan,” jelasnya.
F. Kesimpulan
Dari berbagai pandangannya, Dr. Juanda menilai bahwa persoalan utama pendidikan di Kabupaten Sumbawa bukan hanya pada akses, tetapi juga kualitas tenaga pendidik dan ketepatan kebijakan. Ia menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta keberlanjutan program agar peningkatan IPM dapat tercapai secara nyata.
“Sistem pendidikan yang baik harus berkelanjutan dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Pemerintah harus memastikan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan,” pungkasnya.
Comment