Mataram, Merdekainsight.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) menggelar dialog publik bertajuk “Siapa Pantas: Kriteria Ideal Sekda NTB dalam Mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia” di Meeino Warking, Kota Mataram, Kamis (09/10/2025). Kegiatan ini digelar dalam momentum penting menjelang pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Dr. Asrin, M.Pd. (akademisi Universitas Mataram), Nurdin Ranggabarani, M.H. (pengamat politik), dan Muhammad Aminurlah, S.E. (anggota DPRD NTB). Kegiatan ini disambut antusias oleh puluhan mahasiswa dan pemuda dari sejumlah organisasi kepemudaan (OKP).
Ketua Bidang PPD HMI Cabang Mataram, Fauzi M. Adiyatma, dalam sambutannya menegaskan bahwa posisi Sekda merupakan jabatan strategis yang berperan penting dalam menjaga arah dan stabilitas birokrasi daerah. “Kami ingin mendorong transparansi, partisipasi publik, dan penerapan merit system dalam proses pemilihan Sekda NTB. Jabatan ini bukan soal kedekatan politik, tapi soal kapasitas, integritas, dan rekam jejak,” ujarnya.
Dari sisi akademis, Dr. Asrin menilai bahwa meritokrasi menjadi prinsip utama dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, jabatan publik harus diberikan berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan. “Sekda ideal harus mampu menjadi penjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik daerah,” jelasnya. Ia juga menambahkan, Sekda perlu memahami program prioritas pemerintah daerah, menjaga demokrasi berkeadilan, serta mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dan pemuda secara nyata.
Sementara itu, pengamat politik Nurdin Ranggabarani menyoroti risiko intervensi politik dalam proses pemilihan pejabat birokrasi. Ia mengingatkan pentingnya komitmen kepala daerah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dialog ini menjadi sinyal keras kepada Pemprov NTB bahwa hasil kajian ini akan menjadi referensi dalam penjaringan Sekda NTB,” tegasnya. Ia juga menambahkan, “Untuk pejabat-pejabat, jangan arogan karena masa jabatan punya limitnya.”
Dari perspektif legislatif, Muhammad Aminurlah atau yang akrab disapa Maman menyampaikan dukungan penuh DPRD NTB terhadap penerapan merit system dalam seleksi pejabat daerah. Ia menilai Sekda NTB ke depan harus memiliki integritas, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap kepentingan publik. “Sekda harus mampu menerjemahkan RPJMD dengan manajerial yang kuat untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Aminurlah juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan. “Bagaimanapun kita memiliki bonus demografi yang terus bertambah, untuk itu perlu keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Aldiara Elang Sakti, dalam pernyataan penutupnya menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, meritokrasi harus menjadi jiwa yang menuntun arah kebijakan pemerintahan. “Setiap individu seharusnya diberikan ruang berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan integritas, bukan karena asal-usul, kedekatan, atau faktor kedaerahan,” tegasnya.
Elang juga menyebut bahwa Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, memiliki peluang besar untuk menegakkan prinsip meritokrasi karena posisinya yang bebas dari hutang politik. “Sebagai pemimpin yang tidak memiliki beban politik terhadap partai maupun ormas, Gubernur NTB memiliki kebebasan moral dan politik untuk menegakkan sistem pemerintahan berbasis merit,” katanya. Ia menambahkan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun birokrasi yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada hasil.
Diskusi publik tersebut juga menghasilkan rencana tindak lanjut berupa survei kriteria Sekda ideal di seluruh wilayah NTB. Bidang PPD bekerja sama dengan Bidang Infokom HMI Cabang Mataram akan menggelar survei di delapan kabupaten dan dua kota sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Hasil survei dan diskusi ini akan diserahkan kepada Gubernur NTB sebagai rekomendasi dalam proses seleksi Sekda mendatang.
Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Mataram berharap muncul kriteria bersama tentang sosok Sekda yang berintegritas, profesional, netral, dan visioner — figur yang mampu menjembatani kepentingan politik, birokrasi, dan publik demi terwujudnya NTB yang makmur dan mendunia.
Comment