Sumbawa, Merdekainsight.com — Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Golkar, Ademudhita Noorsyamsu, S.Ap kembali turun langsung ke masyarakat dalam kegiatan Reses II Tahun 2025 yang digelar di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Rabu (12/11/2025).
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan berbagai usulan kebutuhan desa, salah satunya dari Hermansyah, yang menyoroti pentingnya pengadaan terop, kursi, pemberian beasiswa, serta perbaikan paving jalan di lingkungan setempat.
Hermansyah menjelaskan, ketersediaan sarana umum seperti terop dan kursi sangat dibutuhkan masyarakat setiap kali ada kegiatan sosial, keagamaan, atau acara desa. Selama ini, warga masih harus menyewa perlengkapan tersebut dari luar desa dengan biaya yang tidak sedikit.
“Selama ini kalau ada acara, warga harus sewa terop dari luar desa. Kalau desa punya sendiri, akan sangat membantu dan menghemat biaya kegiatan,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Menurutnya, pengadaan sarana sederhana seperti ini justru memberikan manfaat besar bagi warga karena memperkuat rasa kebersamaan dan kemandirian desa. Selain itu, Hermansyah juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memperhatikan program beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi.
“Kami berharap anak-anak dari keluarga petani dan buruh bisa terus sekolah. Beasiswa bisa jadi dorongan besar agar mereka tidak putus di tengah jalan,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ademudhita Noorsyamsu menyampaikan apresiasi atas aspirasi masyarakat yang dinilainya sangat relevan dengan kebutuhan sosial dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa. Ia menilai bahwa perhatian terhadap fasilitas sosial dan pendidikan menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat.
“Usulan seperti ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kemajuan bersama. Fasilitas sederhana seperti terop dan kursi bukan sekadar perlengkapan, tetapi sarana mempererat hubungan sosial di masyarakat,” ujar Ade.
Terkait beasiswa, Ade menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan perluasan akses pendidikan melalui kebijakan daerah. Meski kewenangan pelaksanaan berada di pemerintah eksekutif, DPRD tetap berperan dalam memastikan aspirasi masyarakat masuk dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran daerah.
“Kami di DPRD akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah agar menjadi bagian dari prioritas bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Semua tetap melalui mekanisme resmi sesuai aturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa aspirasi yang bersifat sosial seperti ini menjadi perhatian penting karena menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, terutama di desa-desa yang masih minim fasilitas. Melalui kegiatan reses, setiap masukan dari warga akan dihimpun untuk dibahas bersama dalam rapat komisi maupun forum Musrenbang tingkat kabupaten.
“Semua aspirasi ini tidak berhenti di sini. Kami bertugas menyalurkan suara masyarakat agar dapat dipertimbangkan dalam kebijakan daerah, baik untuk sarana sosial maupun program pendidikan,” tegasnya.
Kegiatan reses yang berlangsung interaktif itu turut dihadiri Kepala Desa Kerato, para tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh pemuda, serta ibu-ibu majelis taklim. Mereka berharap melalui kunjungan langsung seperti ini, setiap persoalan yang dihadapi warga dapat tersampaikan dengan lebih konkret dan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebagai penutup, Ademudhita menyampaikan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin DPRD, melainkan sarana membangun komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Kami datang untuk mendengar langsung kebutuhan warga. Setiap masukan yang diberikan menjadi bagian penting dari proses pembangunan Sumbawa yang lebih merata,” pungkasnya.
Comment