Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Aliansi Mahasiswa Sumbawa Menggugat yang terdiri dari HMI, GMNI, IMM, KAMMI, SMI, BMI, BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), BEM STIKES Griya Husada, BEM STAI NW, AKOM, BEM-FH UNSA, dan KMTI Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa, 2 September 2025.
Koordinator umum aksi adalah Ketua BEM UTS, sedangkan koordinator lapangan Suhrawardin menyampaikan empat tuntutan utama yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Sumbawa.
“Kami mendesak DPRD Kabupaten Sumbawa agar memberikan rekomendasi kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Selain itu, kami juga menolak rencana kenaikan pajak, menuntut pencopotan Kapolri, serta meminta DPRD memperkuat pengawasan sektor pendidikan,” kata Suhrawardin dalam orasinya.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. “Kami berkomitmen memberikan rekomendasi terkait RUU Perampasan Aset dan akan mengantarkannya langsung ke DPR RI agar segera disahkan,” ujar Nanang.
Terkait desakan pencopotan Kapolri, Ketua DPRD menyatakan sikap mendukung. “Kami mendukung aspirasi mahasiswa untuk pencopotan Kapolri dan ini akan kami sampaikan kepada DPR RI serta Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Pada tuntutan ketiga mengenai pajak, Nanang menegaskan bahwa di Kabupaten Sumbawa tidak ada kenaikan pajak. “Kami menolak rencana kenaikan pajak di Indonesia, dan di Sumbawa tidak ada kenaikan pajak,” katanya.
Sedangkan terkait pengawasan sektor pendidikan, Ketua DPRD berjanji memperkuat fungsi pengawasan agar kualitas pendidikan di daerah tetap terjamin. “Kami akan mengawasi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Sumbawa sesuai standar yang berlaku,” tambah Nanang.
Aksi Aliansi Mahasiswa Sumbawa Menggugat di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa ditutup dengan penegasan mahasiswa untuk terus mengawal isu-isu tersebut, sementara DPRD menyatakan siap menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan.
Comment