Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Aliansi Mahasiswa Sumbawa Menggugat yang terdiri dari HMI, GMNI, IMM, KAMMI, SMI, BMI, BEM UTS, BEM STIKES Griya Husada, BEM STAI NW, AKOM, BEM-FH UNSA, dan KMTI Sumbawa menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 2 September 2025. Aksi berlangsung dari Lapangan Pahlawan hingga depan Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa dengan membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
Koordinator umum aksi adalah Ketua BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), sedangkan koordinator lapangan Suhrawardin menyampaikan langsung tuntutan mahasiswa.
“Kami mendesak Bupati Sumbawa agar PT Amman Mineral Nusa Tenggara membangun smelter dan pabrik konsentrat di Dodo Rinti, Kecamatan Ropang. Selain itu, pemerintah juga harus segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai turunan Perda Nomor 3 Tahun 2023 agar petani terlindungi,” kata Suhrawardin dalam orasinya.
Mahasiswa juga menyoroti tingginya harga LPG 3 kilogram yang mencapai Rp28.000 hingga Rp40.000 di lapangan. Mereka meminta Pemda menstabilkan harga dan memastikan distribusi tepat sasaran. Selain itu, mereka mendesak pemerintah bersama aparat kepolisian mengusut tuntas kasus narkoba yang semakin meluas di Kabupaten Sumbawa.
Menanggapi hal itu, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. “Keberadaan PT AMNT di Dodo Rinti saat ini masih tahap eksplorasi. Jika sudah masuk tahap produksi, kami akan menegaskan pembangunan smelter dan pabrik konsentrat, karena potensi emas di wilayah tersebut cukup tinggi,” kata Bupati Jarot.
Terkait permintaan mahasiswa agar pemerintah menerapkan sistem pertambangan berbasis ekologis berkelanjutan, Bupati menegaskan komitmennya. “Kami akan mendorong sistem pertambangan pro ekologis, apalagi izin tambang rakyat di Sumbawa sudah dikeluarkan provinsi untuk dua lokasi,” jelasnya.
Mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bupati menyatakan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana akan segera diterbitkan. “Peraturan ini sangat penting untuk melindungi petani kita dari potensi kerugian,” ujarnya.
Menanggapi persoalan harga gas LPG 3 kilogram, Bupati menyebut Pemda telah membentuk satuan tugas. “Kami tidak hanya menstabilkan harga, tapi juga memastikan ketersediaan gas. Saya akan bersurat langsung ke kementerian untuk meminta penambahan kuota sebanyak 1.500 tabung,” tegasnya.
Sementara itu, mengenai desakan pengusutan kasus narkoba, Bupati menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan kepolisian. “Pemerintah daerah berkomitmen memberantas narkoba bersama dengan Polres Sumbawa,” tutupnya
Comment