Sumbawa Besar, Merdekainsight.com– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mewakili Bupati Sumbawa, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa (23/9).
Mengawali penyampaiannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD atas kesepakatan bersama mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2025.
Dalam penjelasannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pendapatan daerah semula ditargetkan Rp2,456 triliun, berkurang Rp111,5 miliar atau 4,54 persen, sehingga setelah perubahan menjadi Rp2,344 triliun. Sementara itu, belanja daerah yang awalnya Rp2,453 triliun berkurang Rp23,01 miliar atau 0,94 persen, sehingga total belanja setelah perubahan menjadi Rp2,430 triliun.
1. Pendapatan Daerah
Perubahan pendapatan daerah meliputi:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): semula Rp231,9 miliar, bertambah Rp9,4 miliar (+4,06%), sehingga menjadi Rp241,3 miliar.
Pendapatan Transfer: semula Rp2,175 triliun, berkurang Rp113,4 miliar (-5,21%), sehingga menjadi Rp2,061 triliun.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: semula Rp49,1 miliar, berkurang Rp7,47 miliar (-15,22%), sehingga menjadi Rp41,6 miliar.
“Penurunan pendapatan ini salah satunya disebabkan pendapatan dari keuntungan bersih PT. AMNT tahun 2023 yang ditargetkan pada APBD 2025, telah disalurkan ke kas daerah pada tahun 2024,” jelas Wakil Bupati.
2. Belanja Daerah
- Belanja daerah juga mengalami penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja Operasi: semula Rp1,833 triliun, bertambah Rp55,2 miliar (+3,01%), sehingga menjadi Rp1,888 triliun.
- Belanja Modal: semula Rp233,5 miliar, berkurang Rp73,5 miliar (-31,51%), sehingga menjadi Rp159,9 miliar.
- Belanja Tidak Terduga: semula Rp46,8 miliar, berkurang Rp5,23 miliar (-11,17%), sehingga menjadi Rp41,6 miliar.
- Belanja Transfer: semula Rp339,7 miliar, bertambah Rp561 juta (+0,17%), sehingga menjadi Rp340,3 miliar.
“Penyesuaian anggaran diarahkan untuk pelayanan dasar, penyesuaian belanja ASN, program prioritas, dan kebutuhan mendesak,” terang Wakil Bupati.
Adapun program/kegiatan yang mendapat dukungan anggaran antara lain:
- Program Makanan Bergizi Gratis (MBG),
- Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP),
- Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR),
- Dukungan untuk Yonif TP 835/Samota Yudha Bhakti,
- Belanja operasional penyuluh pertanian,
- Penyelesaian pekerjaan sisa tahun sebelumnya,
- Alokasi DAK fisik dan nonfisik yang belum terserap tahun 2023–2024,
- Pembayaran utang operasional RSUD Sumbawa,
- Alokasi sisa dana DBH-CHT 2024,
- Tambahan belanja MTQ tingkat kabupaten,
- Dukungan untuk Paskibraka tingkat provinsi dan nasional, serta
- Belanja prioritas dan mendesak lainnya.
3. Pembiayaan Daerah
Dari sisi pembiayaan daerah, terjadi perubahan sebagai berikut:
- Penerimaan Pembiayaan: naik dari Rp5 miliar menjadi Rp93,4 miliar, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- Pengeluaran Pembiayaan: tetap Rp8 miliar, berupa penyertaan modal daerah.
- Pembiayaan Netto: meningkat dari Rp-3 miliar menjadi Rp85,4 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga SILPA tahun berjalan menjadi nol.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah ini, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. “Kami yakin, upaya yang kita lakukan ke depan akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menuju Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” tutup Wabup.
Comment