Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Wakil Bupati Drs. H. Muhamad Ansori, mewakili Bupati Sumbawa, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Jawaban ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada Jumat (26/9).
Dalam penyampaiannya, Ansori menegaskan bahwa semua masukan fraksi menjadi catatan penting pemerintah daerah. “Kami menyampaikan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Semua catatan itu adalah masukan berharga yang akan ditindaklanjuti demi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujarnya.
A. Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah menjelaskan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp111,5 miliar (4,54%) menjadi Rp2,344 triliun, terutama disebabkan berkurangnya transfer pusat akibat kebijakan efisiensi nasional. Penurunan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
Meski demikian, PAD justru naik Rp9,4 miliar (4,06%) menjadi Rp241,3 miliar.
“Kami berkomitmen meningkatkan PAD melalui digitalisasi sistem pendapatan, pemutakhiran data objek pajak, serta penguatan BUMD,” jelas Wakil Bupati.
Belanja daerah tetap diarahkan secara selektif dan efisien, dengan pemerintah berupaya mencari skema pembiayaan alternatif yang sesuai aturan agar program prioritas tetap berjalan.
B. Pembangunan Kesehatan dan Program MBG
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan RSUD Sumbawa menjadi prioritas utama dan akan dituntaskan secara bertahap, dengan tetap memperjuangkan dukungan pemerintah pusat.
“Penuntasan pembangunan RSUD tetap prioritas agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik,” kata Ansori.
Selain itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian khusus. Dari sembilan Sekolah Pusat Pangan Gizi (SPPG) yang diusulkan, enam disetujui dan mulai dibangun Oktober 2025. Distribusi MBG dikawal dengan pembentukan tim pengawas, pelatihan hygiene sanitasi pangan, serta pengawasan tenaga gizi.
C. Infrastruktur dan Pertanian
Terkait infrastruktur, pemerintah menegaskan komitmen memperjuangkan pembangunan ruas strategis Tepal–Batu Rotok–Orong Telu melalui APBN maupun APBD.
Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga dilakukan dengan penggantian lampu rusak, penambahan titik baru, dan peluncuran aplikasi pengaduan berbasis barcode.
“Kami telah menambah titik lampu baru dan memperbaiki yang rusak agar keamanan masyarakat lebih terjamin,” kata Ansori.
Sementara itu, sektor pertanian diperkuat melalui hilirisasi jagung. Jagung telah ditetapkan sebagai komoditas prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik pakan berbasis jagung dengan skema People-Private-Public Partnership (4P) mulai tahun 2026.
D. Lingkungan, Satgas, dan RTH
Menjawab sorotan terkait distribusi LPG, pemerintah menyampaikan bahwa Satgas LPG 3 Kg rutin melakukan pemantauan dan telah menutup sejumlah pangkalan nakal.
Untuk pengelolaan hutan, Satgas Hutan yang baru dikukuhkan pada 15 September 2025 telah melakukan inspeksi di wilayah Rhee. Ke depan, pengawasan akan diperkuat hingga tingkat desa.
“Satgas Hutan akan diperkuat hingga ke desa agar pengawasan lebih efektif,” jelas Ansori.
Pemerintah juga menegaskan komitmen penataan ruang terbuka hijau (RTH). Pada Perubahan APBD 2025, dialokasikan anggaran untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan Genang Genis, Unter Ketimis, dan Hutan Kota.
E. Pendidikan dan Pemberantasan Narkoba
Pemerintah merespons kritik terkait Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Beasiswa Pendidikan. Ansori menegaskan evaluasi segera dilakukan agar beasiswa lebih adil dan tepat sasaran.
“Perubahan Perbup Beasiswa segera dilakukan agar lebih berpihak pada masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Isu narkoba juga mendapat sorotan serius. Pemerintah berkomitmen bersinergi dengan aparat, lembaga, dan masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba, termasuk menggagas gerakan lingkungan bersih narkoba.
“Kami akan terus bersinergi dalam pemberantasan narkoba agar generasi muda terlindungi dari ancaman,” tegas Wakil Bupati.
Penutup
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada 26 September 2025 ini menandai tahapan penting pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Pemerintah menegaskan semua masukan fraksi akan ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Semua catatan fraksi adalah ikhtiar bersama demi kemajuan Sumbawa. Pemerintah akan berupaya menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” pungkas Ansori mewakili Bupati Sumbawa.
Comment