Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Permasalahan kelangkaan LPG 3 kilogram menjadi salah satu sorotan utama dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menilai isu tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Dalam keterangannya usai kegiatan, Bupati H. Jarot menyampaikan bahwa TPID tidak hanya fokus pada pengendalian harga komoditas pangan, tetapi juga pada ketersediaan energi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara soal komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, dan telur, tapi juga harus menyoroti persoalan kelangkaan LPG yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya saat diwawancarai pada Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa kelangkaan LPG berpotensi memicu peningkatan biaya produksi dan harga di tingkat konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar LPG 3 kilogram benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
“Pemerintah daerah akan memastikan distribusi LPG diawasi dengan baik agar tidak terjadi penimbunan atau penyimpangan di lapangan,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pasokan LPG tetap aman dan tepat sasaran. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencegah kelangkaan dan menekan inflasi yang disebabkan oleh gangguan distribusi energi.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan Capacity Building TPID kali ini diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari anggota TPID, camat, dan kepala desa.
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama TPID Sumbawa dengan Bank Indonesia dan mengusung tema “Membangun Sinergi, Konsistensi, dan Komunikasi TPID untuk Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.”
Menurut Ivan, kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi lintas perangkat daerah untuk memahami dinamika inflasi di lapangan dan memperkuat langkah strategis pengendalian harga.
“Inflasi daerah bisa dikendalikan apabila koordinasi berjalan efektif dan data yang digunakan akurat,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa persoalan inflasi tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia mengingatkan bahwa setiap komoditas, termasuk LPG, harus dipantau secara berkala agar masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga.
“Kami berharap sinergi antarinstansi ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya.
Comment