Makasar, Merdekainsight.com (1 Agustus 2025)– Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja lembaga, Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 31 Juli 2025. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyerap strategi dan praktik terbaik yang diterapkan Satpol PP Sulsel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., dan didampingi sejumlah anggota Komisi I, seperti Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., serta Sri Wahyuni, S.A.P. Kehadiran para legislator lain—di antaranya Hasanuddin HMS, Marliaten, Abron Ishak, Muhammad Taufik, Muhammad Tahir, dan H. Andi Mappeleppui—menegaskan keseriusan lembaga legislatif dalam mendorong penguatan peran Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah.
Foto: WAKA III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H.,M.H., (kiri) dan Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan , Andi Arwin Azis, S.STP.,M.M., (Kanan)
“Sebagai penegak Perda dan Perkada, serta penyelenggara ketertiban umum dan pelindung masyarakat, Satpol PP memegang peranan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Zulfikar di hadapan jajaran Satpol PP Sulawesi Selatan. Menurutnya, kunjungan ini merupakan bagian dari langkah proaktif untuk mencari pola-pola kerja yang lebih profesional dan terukur bagi Satpol PP di Sumbawa.
Dalam pertemuan itu, Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Arwin Azis, S.STP., M.M., memaparkan pendekatan yang selama ini diterapkan instansinya. Salah satu kunci keberhasilan Satpol PP Sulsel, kata Andi, terletak pada pendekatan humanis dan preemtif. Penindakan hukum dilakukan sebagai langkah terakhir, setelah upaya persuasif dan dialogis tidak membuahkan hasil.
“Penanganan kasus sosial seperti gelandangan dan pedagang kaki lima, misalnya, kami lakukan dengan pendekatan kemanusiaan terlebih dahulu,” ujarnya.
Andi juga menekankan pentingnya profesionalisme anggota Satpol PP, yang sebagian besar berasal dari kalangan PNS dan PPNS. Untuk menunjang kapasitas itu, pelatihan rutin digelar secara berkala. Materi pelatihan mencakup penanganan massa, negosiasi, pemahaman hukum, hingga etika pelayanan publik.
Aspek lain yang menjadi perhatian Satpol PP Sulsel adalah sinergi antarlembaga. “Kami menjalin kerja sama erat dengan Polri, TNI, dan Dinas Sosial, terutama dalam menangani isu sosial yang kompleks,” katanya.
Tak kalah penting, Andi menyebut pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi modernisasi Satpol PP. Penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan wilayah rawan pelanggaran serta media sosial sebagai kanal edukasi publik terhadap Perda menjadi langkah yang kini diandalkan.
Foto: Ketua Komisi 1 DPRD Sumbawa Muhammad Faesal, S.AP.,M.M.Inov.
Komisi I DPRD Sumbawa berharap, hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan perumusan kebijakan yang lebih efektif di tingkat lokal. Tujuannya satu: membangun lembaga Satpol PP yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Comment