Mataram, Merdekainsight.com — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi, 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Mataram menyelenggarakan Webinar Nasional bertema “Bangun Persatuan Nasional: Melawan Serakah-nomics & Menghidupkan Pancasila dalam Gerakan Anti Korupsi, Anti Kekerasan, dan Pembelaan HAM”, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pendidikan politik kritis serta memperkuat kesadaran publik terhadap persoalan struktural yang melatarbelakangi praktik korupsi, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Webinar menghadirkan tiga pemateri dengan latar belakang berbeda, yakni Muh. Isnain Mukadar, Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND; Adetya Angga Saputra, S.H., Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM Kemenkumham Kanwil NTB; serta Sonny Laurentius, Korwil Bali, NTB, dan NTT DPP PRIMA.
Ketua Panitia, M. Desurya Putra, menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.
“Webinar ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena membahas isu korupsi, kekerasan terhadap perempuan, dan HAM secara jelas dan mudah dipahami. Dengan pemateri yang memiliki perspektif beragam, peserta mendapatkan banyak pengetahuan baru sekaligus ruang untuk bertukar pikiran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa diskusi seperti ini penting untuk memperkuat budaya intelektual dan meningkatkan kapasitas analisis mahasiswa dalam membaca persoalan sosial.
Dalam pemaparan para narasumber, dibahas keterkaitan antara korupsi, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran HAM sebagai persoalan struktural yang berakar pada relasi kekuasaan timpang serta praktik ekonomi-politik yang lebih berpihak pada akumulasi keuntungan kelompok kecil. Para pemateri juga menekankan perlunya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis dan moral dalam kehidupan berbangsa.
Ketua EK LMND Mataram, Faqih Tanjung Addin, menegaskan bahwa ketiga isu yang diangkat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena bersumber dari akar masalah yang sama.
“Korupsi, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran HAM bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ketiganya tumbuh dari relasi kuasa yang timpang serta sistem ekonomi-politik yang mengutamakan akumulasi keuntungan kelompok kecil, atau ‘Serakah-nomics’, daripada kesejahteraan rakyat,” jelas Faqih.
Ia menambahkan bahwa dalam kondisi seperti itu, Pancasila harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai pedoman etis dan politik yang hidup, bukan hanya simbol negara semata.
Melalui kegiatan ini, EK LMND Mataram berharap dapat memperkuat kesadaran kritis mahasiswa dan masyarakat, serta mendorong lahirnya gerakan sosial yang progresif, humanis, dan berkeadilan.
“Webinar ini menjadi momentum memperluas ruang dialog, memperkuat jejaring gerakan, dan membangun komitmen kolektif untuk melawan segala bentuk ketidakadilan,” tutup Faqih Tanjung Addin.
Comment