Sumbawa Besar, Merdekainisght.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa pada Kamis, 20 November 2025, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Partai Gelora Indonesia, melalui juru bicara Sandi, S.Pd., M.M, menyampaikan pandangan umum yang berisi sorotan tajam terhadap postur fiskal daerah dan urgensi penataan kebijakan anggaran.
A. Gambaran Umum dan Kebijakan
Fraksi Gelora memberikan apresiasi atas penyampaian penjelasan Bupati pada Sidang Paripurna I tanggal 19 November 2025. Penjelasan tersebut menjadi acuan penting dalam pembahasan RAPBD 2026, terutama dalam konteks penurunan transfer ke daerah (TKD) yang cukup signifikan.
Sandi menegaskan, “Penyampaian penjelasan Bupati mengenai Rancangan Perda APBD 2026 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta penyesuaian kebijakan akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.”
Fraksi Gelora menilai bahwa tema RKPD Tahun 2026, yaitu Penguatan SDM dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan, harus tercermin secara konkret dalam penyusunan APBD.
B. Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam dokumen pandangan umumnya, Fraksi Gelora menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar 22,82 persen, sehingga target hanya mencapai Rp1,89 triliun. Penurunan terbesar berasal dari TKD yang turun Rp558,283 miliar.
Fraksi Gelora menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap potensi pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, BUMD, serta mekanisme intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Mereka menilai upaya penguatan PAD krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Di sisi belanja, Fraksi Gelora mencatat penurunan belanja sebesar 21,79 persen, sehingga diperlukan efisiensi dengan tetap mengutamakan program prioritas dan layanan dasar. Fraksi juga menyoroti perlunya peninjauan ulang belanja yang tidak mendukung pencapaian target pembangunan.
C. Pembiayaan Daerah dan Rekomendasi Fraksi
Fraksi Gelora mencatat bahwa pembiayaan netto sebesar Rp22,99 miliar digunakan untuk menutup defisit RAPBD 2026, dan hal tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
Namun, mereka meminta agar penyertaan modal BUMD sebesar Rp2 miliar dijelaskan lebih rinci, termasuk manfaat dan proyeksi kontribusinya terhadap PAD.
Selain itu, Fraksi Gelora menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
a. Evaluasi komprehensif sumber PAD dengan sistem layanan digital.
b. Prioritas anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
c. Pengurangan belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.
d.Penguatan sinergi program pusat dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
e. Percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital.
Sebagai penutup, Sandi menegaskan komitmen Fraksi Gelora untuk terus mengawal agar RAPBD 2026 mampu menjawab tantangan fiskal yang ada. Ia menyampaikan, “Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, APBD 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan fiskal sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumbawa.”
Comment