Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa pada Kamis (20/11/2025). Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Muhammad Zain, S.IP.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas penjelasan Bupati Sumbawa, namun menegaskan sikap kritis terhadap sejumlah persoalan strategis yang dinilai perlu ditangani segera. “Kami mendukung langkah pemerintah, tetapi tetap memberikan evaluasi tegas terhadap aspek-aspek yang berpotensi melemahkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Muhammad Zain.
A. Penurunan TKD dan Dampaknya terhadap Perencanaan Daerah
Fraksi Golkar menyoroti penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp2,126 triliun pada 2025 menjadi Rp1,568 triliun pada 2026, turun sebesar Rp558,283 miliar. Penurunan ini dinilai sebagai tekanan fiskal yang harus direspons dengan strategi adaptif.
Menurut Fraksi Golkar, pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah terukur dalam mengamankan pembangunan prioritas. Muhammad Zain menegaskan, “Diversifikasi PAD, efisiensi belanja yang tepat sasaran, dan penguatan program lintas kementerian harus menjadi fokus dalam menghadapi penurunan anggaran ini.”
B. Reformasi PAD dan Efisiensi Belanja Daerah
Fraksi Golkar mencatat bahwa pendapatan daerah menurun 22,82 persen menjadi Rp1,89 triliun. Penurunan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh lemahnya manajemen pajak daerah, pemanfaatan aset, dan digitalisasi perpajakan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan rinci dari pemerintah daerah mengenai sektor PAD tertentu yang belum memberikan kontribusi optimal. “Kami ingin mengetahui sektor mana yang masih rendah kontribusinya serta bagaimana rencana pemerintah meningkatkan PAD secara realistis pada 2026–2027,” tegasnya.
C. Infrastruktur Mendesak dan Tuntutan terhadap PT AMNT
Sorotan Fraksi Golkar juga tertuju pada sejumlah persoalan infrastruktur mendesak yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat. Mereka menekankan perlunya penanganan segera terhadap kondisi jalan di Empang Bawa, Jotang, dan Ongko, yang dinilai menghambat mobilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Selain itu, Fraksi Golkar mengangkat persoalan di Kecamatan Utan, termasuk kelanjutan pembangunan Pasar Utan, penanganan sampah, kerusakan hutan di Bendungan Beringin Sila, dan genangan air di kawasan jalan negara. Mereka mendesak pemerintah meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah untuk penyelesaian yang komprehensif.
Pada bagian lain, Fraksi Golkar menyoroti isu strategis terkait pembangunan konsentrator PT AMNT di wilayah Dodo–Rinti. Fraksi menilai perusahaan sudah seharusnya memberikan komitmen yang jelas terhadap pembangunan fasilitas tersebut. Muhammad Zain menegaskan, “Kami meminta kejelasan tanpa basa-basi. Jika PT AMNT mendapat manfaat besar dari wilayah ini, maka perusahaan wajib menunjukkan komitmen nyata. Pembangunan konsentrator bukan sekadar opsi, tetapi kewajiban moral dan ekonomi bagi masyarakat Sumbawa.”
Dalam penutup pandangannya, Fraksi Golkar berharap seluruh catatan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD 2026. Muhammad Zain menegaskan bahwa Fraksi Golkar berkomitmen mengawal kebijakan anggaran agar efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Comment