Fraksi PDIP Desak Penguatan Fiskal dan Penataan Prioritas Pembangunan di APBD 2026

Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (20/11/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa. Dalam sidang ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangannya melalui Hj. Jamila, S.Pd.SD selaku Bendahara Fraksi, yang menyoroti penurunan fiskal daerah, kesiapan perencanaan anggaran, serta sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Dalam penyampaiannya, Hj. Jamila menegaskan bahwa pembahasan APBD 2026 harus diarahkan pada keberpihakan terhadap masyarakat. “Kami berkewajiban memberikan catatan kritis agar RAPBD ini benar-benar berpihak pada rakyat dan responsif terhadap situasi fiskal,” ujarnya. Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas penjelasan Bupati Sumbawa, namun tetap menekankan pentingnya ketelitian dalam penganggaran.

A. Penurunan Transfer Pusat dan Kapasitas Fiskal Daerah

Fraksi PDIP menyoroti penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat, dari Rp2,126 triliun menjadi Rp1,568 triliun atau turun Rp558,28 miliar. Dampak dari kebijakan nasional tersebut menyebabkan pendapatan daerah anjlok hingga 22,82 persen. Fraksi menilai kondisi ini harus menjadi alarm fiskal bagi pemerintah daerah untuk menata ulang perencanaan dan memperkuat sumber pendapatan asli daerah.

“Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa mesin penggerak PAD belum bekerja optimal. Daerah yang kuat adalah daerah yang mampu berdiri tegak, bukan yang selalu bergantung pada pusat,” tegas Hj. Jamila. Ia juga mengkritisi penyusunan KUA–PPAS 2026 yang dinilai terlalu optimistis tanpa adanya skenario risiko fiskal yang seharusnya mampu mengantisipasi perubahan kebijakan nasional lebih awal.

Fraksi PDIP menekankan bahwa daerah harus memiliki strategi yang jelas untuk mengurangi ketergantungan fiskal sekaligus memperkuat fondasi perencanaan jangka menengah, termasuk memaksimalkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

B. Prioritas Pembangunan dan Ketidaksinkronan Alokasi Anggaran

Fraksi PDIP mengapresiasi tema pembangunan 2026, yaitu “Penguatan SDM dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.” Namun, fraksi mencatat belum adanya kesinambungan antara rencana prioritas tersebut dengan alokasi anggaran yang disampaikan pemerintah daerah.

Pada sektor SDM, PDIP menilai bahwa target indikator seperti IPM dan penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai tanpa dukungan anggaran signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan jaringan pengaman sosial. Penurunan pendapatan daerah dinilai berpotensi mengurangi belanja publik, bukan melakukan realokasi untuk mendukung SDM unggul seperti yang menjadi tema pembangunan.

Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDIP menilai perlunya penajaman prioritas, terutama bagi infrastruktur desa, jaringan irigasi, dan jalan produksi yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang menunjukkan hanya 48 persen jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap menjadi pengingat bahwa konektivitas wilayah harus ditangani dengan alokasi yang memadai.

Fraksi juga memberikan perhatian pada aspek lingkungan hidup, termasuk rehabilitasi hutan, mitigasi bencana, dan pengelolaan sampah, yang dinilai belum memiliki alokasi anggaran yang mencerminkan kebutuhan program.

C. Belanja Daerah, Defisit, dan Kolaborasi Program Nasional

Dalam pandangannya, Fraksi PDIP mempertanyakan penurunan belanja daerah sebesar 21,79 persen karena pemerintah belum menjelaskan pos belanja mana yang dikurangi, apakah efisiensi menyentuh belanja operasional atau belanja modal, serta bagaimana memastikan pelayanan dasar tidak terganggu.

Terkait defisit daerah sebesar Rp22,99 miliar yang ditutup menggunakan SILPA Rp25 miliar, fraksi menilai penggunaan SILPA secara berulang menunjukkan adanya masalah dalam realisasi anggaran dan efisiensi perencanaan.

Pada sisi lain, Fraksi PDIP juga meminta kejelasan terkait program yang berasal dari Program Strategis Nasional (PSN), termasuk jenis program, besaran alokasi, serta mekanisme pelaksanaannya. Fraksi menegaskan bahwa PSN tidak boleh menggantikan peran APBD, melainkan harus menjadi pengungkit pembangunan daerah.

D. Isu Strategis: PAD, Pasar Utan, Lingkungan, Infrastruktur Wilayah, dan Dukungan kepada KONI

Dalam sejumlah isu strategis daerah, Fraksi PDIP meminta pemerintah menyusun strategi peningkatan PAD yang lebih terukur melalui digitalisasi pajak, penataan aset, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Fraksi menilai potensi PAD belum dimaksimalkan, sementara penurunan pendapatan pusat memberikan tekanan besar pada fiskal daerah.

Pasar Utan turut menjadi perhatian Fraksi PDIP karena ketidakpastian arah penanganannya dinilai menimbulkan keresahan pedagang serta berpotensi menghilangkan sumber pendapatan daerah. Menurut fraksi, pasar tersebut merupakan urat nadi ekonomi masyarakat di wilayah barat Kabupaten Sumbawa dan harus menjadi prioritas pemulihan pada 2026.

Masalah lingkungan seperti persoalan sampah dan kerusakan hutan di kawasan Bendungan Beringin Sila juga disorot karena berpotensi mengancam fungsi bendungan, mempercepat sedimentasi, dan meningkatkan risiko banjir. Fraksi meminta penertiban aktivitas ilegal, penetapan zona perlindungan hutan, serta integrasi program rehabilitasi ke dalam APBD 2026.

Di sisi infrastruktur wilayah, Fraksi PDIP juga menyoroti genangan air yang kerap terjadi di kawasan Polsek Utan, Puskesmas Utan, dan Koramil Utan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu pelayanan publik, membahayakan pengguna jalan, serta mempercepat kerusakan jalan nasional. Fraksi meminta audit teknis drainase, koordinasi dengan balai jalan, serta normalisasi saluran air secara permanen.

Selain itu, Fraksi PDIP menekankan pentingnya dukungan anggaran maksimal bagi KONI Sumbawa dalam menghadapi Porprov NTB 2026. Menurut fraksi, kebutuhan logistik, persiapan atlet, fasilitas latihan, hingga mobilisasi kontingen memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar prestasi olahraga daerah tidak menurun.

Mengakhiri pandangannya, Hj. Jamila menyampaikan bahwa setiap kebijakan anggaran harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah APBD harus kembali kepada rakyat dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan seremonial atau belanja yang tidak berdampak langsung,” ujarnya, sembari berharap pembahasan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat Kabupaten Sumbawa.