Sumbawa Besar, Merdekainsight.Com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa pada Kamis, 25 September 2025, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara Alen Taryadi, S.H., menegaskan pentingnya prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan.
A. APBD Harus Berorientasi pada Manfaat dan Kesejahteraan
Fraksi PKS menyampaikan dukungan terhadap RAPBD Perubahan 2025, dengan catatan agar setiap perubahan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Alen Taryadi menegaskan, “APBD ini adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perubahan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.”
Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
B. Sorotan pada Sektor Pertanian
Momentum Hari Tani Nasional yang diperingati pada 24 September turut disampaikan PKS sebagai pengingat pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan masyarakat.
“Selama ini kebijakan pertanian lebih fokus pada pra-panen, seperti subsidi benih, pupuk, dan alsintan. Ke depan, mazhab pertanian kita harus diarahkan supaya petani mendapat kepastian harga hasil produksi yang stabil dan berpihak,” ujar Alen Taryadi.
PKS berharap pemerintah daerah melakukan intervensi harga hasil produksi agar petani di Sumbawa dapat merasakan kesejahteraan yang adil.
C. Peningkatan dan Diversifikasi PAD
Dalam pidatonya, PKS mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp231,94 miliar menjadi Rp241,34 miliar atau naik 4,06 persen.
Namun, PKS menekankan pentingnya diversifikasi sumber PAD. “Pengelolaan PAD jangan hanya bergantung pada retribusi dan pajak konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan sektor produktif berbasis UMKM,” kata Alen Taryadi.
Selain itu, PKS mendorong optimalisasi peran BUMD dan penilaian ulang objek pajak agar sesuai dengan NJOP terkini.
D. Isu Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur
Fraksi PKS menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar di sektor kesehatan. Mereka meminta penambahan tenaga medis di Puskesmas Maronge yang saat ini hanya memiliki satu dokter, di bawah standar BPJS. PKS juga mendorong perbaikan gedung dan fasilitas Puskesmas Maronge yang dinilai sudah tidak layak.
Selain itu, PKS menyoroti kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Empang. “Kami meminta agar pengawasan terhadap program MBG diperketat supaya kasus serupa tidak terulang di sekolah lain,” ujar Alen Taryadi.
PKS juga menekankan pentingnya penuntasan pembangunan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumbawa, termasuk fasilitas pendukungnya. Jika kondisi keuangan memungkinkan, PKS mendukung opsi pinjaman ke pemerintah pusat sesuai ketentuan undang-undang untuk mempercepat penyelesaiannya.
Penutup
Berdasarkan pandangan umum yang disampaikan, Fraksi PKS menyatakan dapat menyetujui RAPBD Perubahan 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
“Kami berharap APBD Perubahan 2025 benar-benar memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Dengan pengelolaan anggaran yang prudent, setiap rupiah dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” pungkas Alen Taryadi.
Comment