Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Curah hujan yang tinggi dan menurunnya kualitas lingkungan menjadikan tahun 2025 sebagai salah satu periode penuh ujian bagi masyarakat Sumbawa. Dalam catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, sebanyak 5.876 jiwa terdampak berbagai bencana alam, dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, S.T., menyebutkan bahwa bencana banjir menjadi peristiwa paling sering terjadi sepanjang tahun itu. Setidaknya 38 kejadian banjir tercatat di berbagai kecamatan, dengan dampak terparah di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano. “Di wilayah itu lebih dari seribu warga harus mengungsi, dan tiga di antaranya meninggal dunia. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa kondisi alam sudah semakin rentan,” ujarnya, Senin (12/01/2026).
Selain banjir, bencana lain juga menghantam sejumlah titik. Puting beliung melanda 331 jiwa, tanah longsor berdampak pada 116 jiwa, dan gelombang pasang merusak permukiman pesisir dengan korban mencapai 300 jiwa. Total korban jiwa sepanjang 2025 tercatat 19 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Jumlah warga terdampak memang sedikit berkurang, tetapi tingkat risikonya meningkat karena intensitas hujan dan kerusakan lingkungan jauh lebih besar,” jelas Nurhidayat.
Menurutnya, kondisi ini berkaitan erat dengan perubahan tata guna lahan yang kian masif. Banyak wilayah hulu dan perbukitan yang dulunya ditumbuhi pepohonan kini berubah menjadi lahan jagung. “Tanaman vegetatif yang bisa menyerap air sudah hampir tidak ada. Untuk menanam jagung, lahan dibersihkan total, bahkan rumput pun ikut mati. Begitu hujan turun, air langsung mengikis lapisan tanah dan mengalir deras ke sungai,” paparnya.
Ia menambahkan, pola curah hujan tahun 2025 tergolong ekstrem. Belum memasuki puncak musim penghujan saja, beberapa wilayah sudah dilanda banjir. “Di Karang Dima misalnya, air tidak lagi mengikuti alur sungai karena hutan di sekitarnya sudah habis. Akibatnya, air langsung meluap ke terminal dan rumah warga,” tuturnya.
Nurhidayat menilai bahwa kerusakan lingkungan telah sampai pada tahap yang membutuhkan langkah luar biasa. Ia mengingatkan bahwa upaya mitigasi tak cukup hanya dengan tanggap darurat, tetapi harus diiringi perubahan kebijakan dan kesadaran bersama masyarakat. “Kita tidak bisa terus menunggu banjir datang baru bereaksi. Pemerintah dan masyarakat harus berani membatasi kawasan yang boleh dan tidak boleh ditanami jagung,” katanya tegas.
Sebagai langkah jangka panjang, BPBD mendorong rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan peran masyarakat desa dalam menjaga daerah tangkapan air. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan agar bencana tidak terus berulang. “Kalau kita tidak berani menahan laju kerusakan sekarang, generasi berikutnya yang akan menanggung akibatnya,” pungkas Nurhidayat.
Comment