Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Pemerintah Daerah Sumbawa menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Sidang Paripurna III yang digelar pada Sabtu, 22 November 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa. Penyampaian jawaban dilakukan oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mewakili Bupati Sumbawa dan disaksikan oleh pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, pimpinan organisasi, akademisi, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga kualitas pelayanan dasar di tengah penyesuaian fiskal. “Kami memastikan seluruh program berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa target PAD 2026 tetap mengacu pada potensi dan realisasi tahun sebelumnya.
Menjawab sejumlah catatan fraksi, pemerintah menerangkan upaya pemerataan sarana pendidikan, pembangunan jalan strategis, penyediaan air bersih, serta penanganan kerusakan irigasi akibat banjir. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh prioritas ditentukan berdasarkan aspek teknis, urgensi, serta kemampuan keuangan daerah. “Skala prioritas infrastruktur ditetapkan melalui pertimbangan matang dan dilaksanakan bertahap sesuai kapasitas fiskal,” jelasnya.
Dalam bidang kesehatan, pemerintah menanggapi isu penonaktifan BPJS pusat yang merupakan hasil verifikasi Kementerian Sosial. Pemerintah daerah telah melakukan pengecekan lapangan dan meminta desa memperbarui data agar peserta yang memenuhi syarat dapat diaktifkan kembali. Pemerintah menegaskan bahwa warga yang layak tetap akan mendapatkan hak layanan jaminan kesehatan.
Pada sektor ekonomi, pemerintah menyampaikan strategi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak melalui kebijakan berbasis kajian perangkat teknis serta rekomendasi riset. Pemerintah juga menegaskan kesiapan memperkuat sektor industri dan pariwisata sebagai sumber PAD baru melalui penataan destinasi, promosi, dan kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat.
Menjawab pertanyaan fraksi mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Selonong Bukit Lestari, pemerintah menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan program internal koperasi di bawah pembinaan Polda NTB serta didukung melalui konsultasi resmi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pemerintah hanya mengapresiasi langkah koperasi selama seluruh proses berjalan akuntabel dan sesuai regulasi.
Terkait pengelolaan sampah di wilayah kabupaten, pemerintah mengakui masih terdapat keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA. Fokus penanganan diarahkan pada pengurangan sampah melalui fasilitas TPS 3R dan program bank sampah yang berdampak ekonomi dan lingkungan. Pemerintah juga menjelaskan rencana peningkatan layanan air minum melalui pekerjaan peningkatan IPAL Pungka serta pengembangan sumber air baku untuk beberapa wilayah.
Menanggapi kebutuhan tenaga kerja lokal menghadapi beroperasinya PT Amman Mineral, pemerintah menyampaikan telah menyusun DED revitalisasi LLK dan mengusulkan pendanaan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Komunikasi dengan perusahaan juga dilakukan agar revitalisasi dapat segera direalisasikan untuk memperkuat kesiapan SDM lokal.
Pemerintah juga menjelaskan status readiness criteria (RC) dalam usulan pembangunan Jembatan Lito serta lanjutan peningkatan sejumlah ruas jalan selatan melalui skema INPRES jalan daerah dan DAK jalan. Selain itu, penguatan mitigasi bencana dilakukan melalui pembentukan 19 desa tangguh bencana, pelatihan TRC, penyusunan dokumen risiko bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan.
Dalam aspek lingkungan, pemerintah memaparkan upaya mencapai target IKLH 2026 melalui penanganan sampah, pengawasan limbah, penertiban tambang liar, serta rehabilitasi hutan dan pesisir. Pemerintah juga menegaskan langkah menjaga kawasan Bendungan Beringin Sila melalui penyediaan bibit pohon dan pembentukan Satgas perlindungan hutan.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati Ansori menyampaikan bahwa seluruh masukan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD 2026. Pemerintah berkomitmen menjalankan APBD secara akuntabel dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, “Kami berharap seluruh proses pembahasan APBD dapat berjalan dengan baik demi kemajuan daerah yang kita cintai bersama.”
Comment