Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Keindahan alamnya yang luar biasa, budaya lokal yang kaya, dan kehadiran satwa langka seperti Komodo, berhasil menarik ratusan ribu wisatawan setiap tahunnya. Namun, di balik geliat pariwisata itu, tersimpan persoalan ketimpangan pendapatan yang patut dipertanyakan, terutama dalam kaitannya dengan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut data Pemkab Manggarai Barat, sepanjang tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 411 ribu orang. Tapi pada awal tahun 2025, terjadi penurunan drastis akibat bencana alam seperti letusan Gunung Lewotobi yang sempat mengganggu akses transportasi. Penurunan ini secara langsung memengaruhi sektor ekonomi lokal, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ironisnya, meskipun pariwisata menjadi penyumbang utama PAD dengan kontribusi mencapai 94,09% pada tahun 2024, jumlah yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp2,6 miliar. Sementara itu, Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang dikelola pemerintah pusat berhasil meraup hingga Rp53 miliar dari sektor yang sama. Ketimpangan ini tentu mengundang tanya: di mana letak keadilan fiskal bagi daerah yang menjadi wajah utama pariwisata nasional?
Keterbatasan pendapatan ini berdampak langsung pada pembangunan daerah. Masih tingginya angka putus sekolah (13,32%), kemiskinan (16,74% atau sekitar 50 ribu jiwa), dan pengangguran (3,47% atau 5.123 orang) menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari geliat pariwisata yang terjadi di wilayahnya sendiri.
Masalah utamanya ada pada sistem pengelolaan dan pembagian pendapatan yang masih sentralistis. Daerah sebagai pemilik kekayaan alam dan budaya, justru hanya mendapat bagian kecil dari hasil pariwisata. Padahal, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan lingkungan, dan kenyamanan wisatawan sebagian besar ditopang oleh peran dan pengorbanan masyarakat lokal.
Pemerintah daerah memang sudah berupaya mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Namun, tanpa dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal kebijakan fiskal yang berpihak, perjuangan itu tidak akan cukup kuat. Diperlukan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, dengan skema yang memperhatikan kontribusi nyata daerah serta kebutuhan pembangunannya.
Tak hanya itu, daerah juga perlu terus membangun kapasitas sendiri—baik dari sisi infrastruktur, kualitas layanan, hingga pemberdayaan pelaku lokal dalam ekonomi kreatif. Tujuannya jelas: agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam industri pariwisata yang tumbuh di tanah mereka.
Labuan Bajo bukan hanya milik brosur pariwisata nasional. Ia adalah rumah bagi ribuan orang yang punya hak untuk hidup sejahtera dari kekayaan alam yang mereka jaga turun-temurun. Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah duduk bersama, menyusun ulang sistem yang lebih adil, agar pariwisata benar-benar menjadi jalan menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
Comment