Jakarta, Merdekainsight.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria Nasional sebagai langkah strategis dan terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria yang kian kompleks di Indonesia.
Sikap tersebut ditegaskan PB HMI melalui Dialog Nasional bertema “Masa Depan Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Bidang Lingkungan Hidup PB HMI bersama Forum GUNTUR (Forum Gerakan untuk Rakyat), pada Kamis (15/1/2026) di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung No. 25A, Guntur, Jakarta.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI, Andi Kurniawan, menilai selama ini penyelesaian konflik agraria di Indonesia masih dilakukan secara sektoral dan parsial oleh berbagai kementerian dan lembaga, sehingga kerap berlarut-larut dan tidak berpihak kepada rakyat.
“PB HMI berpandangan perlu ada satu badan khusus yang memiliki kewenangan kuat, lintas sektor, dan berpihak pada rakyat untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Andi dalam keterangannya.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, antara lain Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Julmansyah, serta Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah, Deden Sudrajat.
Dalam diskusi, Deden Sudrajat menyebut konflik agraria merupakan persoalan struktural yang membutuhkan reformasi kebijakan secara menyeluruh, termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan dalam tata kelola tanah dan sumber daya alam.
Sementara perwakilan dari Kementerian Kehutanan memaparkan berbagai tantangan teknis dan administratif dalam penanganan konflik lahan dan tenurial di lapangan.
Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan akan terus mengawal isu agraria sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“PB HMI mendorong lahirnya badan penyelesaian konflik agraria yang independen, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil. Ini adalah sikap organisasi yang akan terus kami suarakan kepada pemerintah dan DPR,” tegas Bagas.
PB HMI berharap hasil dialog nasional ini dapat menjadi rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan, guna menghadirkan solusi jangka panjang atas konflik agraria yang selama ini menjadi sumber ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan di Indonesia.
Comment