Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Meski pemerintah pusat telah mengumumkan penurunan harga pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia, para petani di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mengaku belum merasakan dampak kebijakan tersebut. Keluhan itu mencuat dalam kegiatan Reses ke-2 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Golkar, Muhammad Zain, S.IP, yang digelar di desa Labangkar Kecamatan Ropang, Senin (10/11).
Muhammad Zain (Dewan Rosy) Di acara Reses bersama Warga Ropang
Dalam dialog terbuka bersama warga, sejumlah petani menyampaikan bahwa harga pupuk di pasaran lokal masih tergolong tinggi. Padahal, menurut informasi yang mereka terima, harga pupuk di beberapa daerah lain di Sumbawa sudah mulai menurun.
“Harga pupuk di wilayah lain sudah turun, tapi di daerah kami belum terasa. Kami berharap kebijakan itu bisa benar-benar dirasakan petani di sini,” ujar salah satu warga Ropang di hadapan Muhammad Zain.
Kondisi tersebut dinilai memberatkan petani, terutama menjelang musim tanam yang mulai bergulir. Selain harga pupuk yang tinggi, ketersediaannya pun kerap tidak menentu, sehingga petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
Menanggapi keluhan itu, Muhammad Zain menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan meminta klarifikasi kepada pihak terkait, baik dinas pertanian maupun distributor pupuk di daerah. Ia menilai, kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga pupuk seharusnya dapat diterapkan secara merata hingga ke pelosok wilayah.
“Kami akan minta penjelasan dari dinas dan pihak distributor agar kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar diterapkan secara merata, termasuk di Ropang,” tegasnya.
Menurut Zain, perbedaan harga di tingkat lokal bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti rantai distribusi yang panjang, keterlambatan pasokan, atau kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan harga di lapangan. Ia menilai, pengawasan dari pemerintah daerah menjadi kunci agar petani tidak dirugikan.
“Petani di daerah terpencil seperti Ropang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak jika distribusi pupuk tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus memastikan harga yang ditetapkan pusat dapat benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, distributor, dan kelompok tani untuk memastikan rantai distribusi pupuk berjalan efisien. Ia menilai, sistem digitalisasi distribusi pupuk bersubsidi yang tengah dikembangkan pemerintah pusat perlu segera diterapkan di Sumbawa agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.
Selain persoalan pupuk, dalam reses tersebut warga juga menyampaikan aspirasi lain seperti peningkatan akses jalan tani, ketersediaan air irigasi, dan program pemberdayaan ekonomi pertanian. Semua masukan itu, kata Zain, akan dibawa ke rapat pembahasan di DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari penyerapan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya.
“Kami tidak ingin petani hanya dijadikan objek kebijakan, tapi harus menjadi subjek yang benar-benar diuntungkan oleh kebijakan pemerintah,” kata Zain menutup pertemuan.
Reses di Ropang itu menjadi cermin persoalan klasik sektor pertanian di wilayah pedesaan: kebijakan pusat sering kali berjalan lambat di tingkat bawah. Para petani berharap, kali ini janji penurunan harga pupuk bukan hanya sebatas angka di atas kertas, tetapi dapat dirasakan nyata di tangan mereka yang mengolah tanah.
Comment