Sumbawa Besar, MerdekaInsight.com — Kondisi fiskal daerah saat ini tengah mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak tinggal diam. Langkah-langkah solutif terus dijalankan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, salah satunya melalui optimalisasi Program Strategis Nasional (PSN) yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H., menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan PSN merupakan langkah cerdas untuk menjaga ritme pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita memberi apresiasi terhadap adanya Program Strategis Nasional ini, karena dibandingkan dengan program-program lainnya, PSN memiliki kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya yang strategis memberikan jaminan pendanaan yang lebih kuat,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).
Menurut Nurdin, keberadaan PSN tidak hanya membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan jaminan anggaran yang demikian, kita harapkan pelaksanaan PSN dapat memberikan efek nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperbaiki infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya,” tambahnya.
Meski PSN dianggap mampu mempercepat pembangunan di Pulau Sumbawa, Nurdin menegaskan bahwa program tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Namun, ia mengakui PSN berperan besar dalam menyiapkan infrastruktur dasar yang menjadi modal penting bagi daerah yang tengah menuju kemandirian administratif.
“Saya pikir bisa saja ada kaitan secara tidak langsung, tetapi pada prinsipnya PSN tidak berhubungan langsung dengan percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Keberadaan PSN ini lebih difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur dan menyiapkan pondasi pembangunan sebelum nantinya Pulau Sumbawa benar-benar siap berdiri sendiri sebagai provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nurdin menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci keberhasilan pemekaran wilayah. Ia mengingatkan, pemekaran bukan sekadar persoalan membentuk struktur pemerintahan baru, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam mengelola daerah secara mandiri.
“Pemekaran bukan sekadar soal pembentukan struktur pemerintahan, tetapi juga kesiapan SDM-nya. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh generasi muda Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Dalam konteks peningkatan SDM, Nurdin memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang digagas Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhammad Iqbal, khususnya dalam memperkuat sektor pendidikan tinggi. Rencana penegerian Universitas Samawa (UNSA) dan pembentukan Fakultas Kedokteran di UNSA dinilainya sebagai kebijakan visioner yang berdampak jangka panjang.
“Kita patut mengapresiasi langkah Gubernur NTB yang telah merencanakan penegerian Universitas Samawa dan pembentukan Fakultas Kedokteran. Ini kebijakan yang sangat strategis karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Ia menilai, dua langkah tersebut akan memperkuat kapasitas akademik dan membuka peluang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan tinggi berkualitas di kampung halaman sendiri.
“Kehadiran Fakultas Kedokteran akan membuka akses bagi anak-anak daerah menjadi tenaga kesehatan profesional. Sementara penegerian UNSA akan meningkatkan kredibilitas perguruan tinggi kita sebagai pusat pengembangan ilmu di Pulau Sumbawa,” terang Nurdin.
Nurdin juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan generasi muda dalam meningkatkan kualitas diri agar siap menghadapi era baru pembangunan Pulau Sumbawa.
“Kita ingin anak-anak muda Sumbawa memiliki visi jauh ke depan. Mereka harus siap mengambil peran dalam pembangunan daerah, terutama ketika Pulau Sumbawa benar-benar berdiri sebagai provinsi baru,” tandasnya.
Selain berbicara soal SDM, Nurdin juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Ia mengingatkan agar Sumbawa tidak mengulangi kesalahan daerah lain yang gagal mengelola hasil tambang secara berkelanjutan.
“Kita harus banyak belajar dari daerah-daerah yang lebih dulu dieksploitasi, supaya kekurangan dan kelemahan yang terjadi di sana bisa kita evaluasi dan perbaiki. Dengan begitu, saat Sumbawa menjadi daerah penghasil tambang, kita sudah lebih siap, baik dari sisi regulasi maupun pengelolaan,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan pertambangan ke depan harus dirumuskan secara terbuka dan partisipatif, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
“Perlu ada dialog yang lebih mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi harapan masyarakat kita. Semua itu harus disesuaikan dengan arah kebijakan pertambangan ke depan, supaya manfaatnya nyata bagi daerah dan masyarakat Sumbawa,” pungkasnya.
Comment