Sumbawa Besar, MerdekaInsight.com — Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan proses sertifikasi lahan untuk pembangunan Dermaga Ai Bari di Limung, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, terus berjalan. Lahan seluas dua hektare tersebut disiapkan sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan utara Sumbawa.
Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, S.T., M.T., menyampaikan bahwa proses penyiapan lahan berjalan beriringan dengan pembangunan akses jalan menuju kawasan strategis Samota.
“Lahan yang disiapkan untuk pembangunan dermaga sekitar dua hektare, dan saat ini sertifikasinya sedang diproses. Pekerjaan jalan akses Samota juga masih tersisa sekitar satu koma dua kilometer lagi yang belum selesai,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Menurut Suharmaji, rencana pembangunan Dermaga Ai Bari sebenarnya telah diajukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, proyek ini sempat tertunda lantaran status dermaga belum memiliki kejelasan di tingkat pusat.
“Selama ini kendalanya ada pada status dermaga. Kini Kementerian Perhubungan telah menetapkannya sebagai pelabuhan pengumpan, dan keputusan itu sudah bersifat final,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan dermaga tersebut akan menjadi salah satu infrastruktur kunci dalam mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Lokasi Ai Bari dinilai strategis karena berada dalam koridor segitiga pariwisata Samota yang meliputi Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan Geopark Tambora.
“Dermaga ini akan memperkuat konektivitas kawasan pariwisata Samota dan menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah tentu berharap pembangunannya bisa segera direalisasikan,” kata Suharmaji.
Selain memiliki nilai strategis, kawasan Samota juga mulai dilirik oleh sejumlah investor. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kata Suharmaji, tetap membuka ruang bagi investasi, namun dengan penekanan kuat pada aspek keberlanjutan lingkungan.
“Kami terbuka terhadap investasi, tapi tetap menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Bila ada investor yang tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, izinnya tentu tidak akan diterbitkan,” tegasnya.
Sementara itu, penyusunan master plan pembangunan dermaga kini sedang difinalisasi. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pendanaan serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kami menargetkan penyusunan master plan tuntas tahun ini. Setelah itu baru bisa dipetakan kebutuhan anggarannya dan siapa yang bertanggung jawab di masing-masing sektor, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten,” tutupnya.
Comment