Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Di tengah kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melihat peluang besar dari peningkatan alokasi belanja kementerian/lembaga yang diarahkan langsung ke daerah. Upaya ini menjadi strategi penting untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, mewakili Plt. Kepala BKAD, Didi Hermansyah, S.E., mengatakan bahwa skema baru kebijakan fiskal nasional membuka ruang bagi daerah untuk menjemput anggaran pusat secara langsung melalui program kementerian.
“Dengan adanya peningkatan belanja pusat yang diarahkan ke daerah, kami tidak hanya bergantung pada dana transfer. Pemerintah daerah kini aktif menjemput program-program dari kementerian yang relevan,” ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2025.
Menurutnya, BKAD tidak bisa bekerja sendiri dalam mengakses program tersebut. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar daerah dapat memenuhi kriteria dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“BKAD dan Bappeda hanya bagian dari tim. Kami berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas PRKPD, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokumen dan proposal program. Pendekatannya harus kolaboratif lintas sektor,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah program prioritas pusat yang dapat diakses oleh daerah, seperti rehabilitasi sekolah, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Preservasi jalan dan jembatan, bendungan dan irigasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, KDMP, serta Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya.
“Kalau kita bisa menjemput program rehabilitasi sekolah dari pusat, maka target RPJMD kita terkait peningkatan mutu dan kelayakan sekolah otomatis terbantu. Output-nya tetap tercatat sebagai capaian daerah,” ungkap Kaharuddin.
Selain sektor pendidikan, Pemkab juga mengincar dukungan belanja pusat di bidang kesehatan dan infrastruktur dasar melalui berbagai program kementerian terkait. Ia menegaskan bahwa meski bersumber dari APBN, manfaatnya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
“Namanya program pusat, tapi output-nya untuk masyarakat Sumbawa. Jadi ini sama-sama saling mendukung antara target nasional dan target daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah juga harus aktif memanfaatkan momentum kunjungan menteri ke daerah sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi dan sinkronisasi program.
“Ketika menteri datang, seperti Menteri Pertahanan, Menteri PU, Menteri Kesehatan bebetapa waktu lalu, kami manfaatkan untuk menampilkan potensi dan kebutuhan daerah agar bisa disinergikan dalam program pusat,” ujarnya menambahkan.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Sumbawa berharap mampu menjaga keseimbangan fiskal di tengah perubahan kebijakan nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
“Prinsipnya, kita tidak bisa hanya menunggu dana turun. Kita harus aktif menjemput peluang agar pembangunan tetap berjalan,” pungkas Kaharuddin.
Comment