Sumbawa Besar, Merdekainsight.Com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa pada Kamis, 25 September 2025, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dalam sidang ini, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Syukri HS., A.Ma, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis atas postur pendapatan dan belanja daerah.
A. Pendapatan Daerah Turun Rp111,5 Miliar
Fraksi Golkar menyoroti penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp111,5 miliar atau 4,54 persen. Target awal yang semula Rp2,456 triliun dikoreksi menjadi Rp2,344 triliun.
Syukri HS. menyampaikan bahwa penurunan ini menunjukkan adanya persoalan perencanaan. “Menurut teori budgetary slack, penurunan target dapat mencerminkan over-estimasi dalam target awal atau ketidaksiapan sistemik menghadapi dinamika fiskal,” tegasnya.
Golkar mempertanyakan dasar metodologis penetapan target awal, apakah sudah menggunakan evidence-based forecasting atau hanya berpatokan pada realisasi tahun sebelumnya.
B. Kinerja Belanja Daerah: Belanja Modal Menurun
Dalam postur belanja, Golkar mencatat adanya pengurangan total belanja Rp23,01 miliar (-0,94%), dari Rp2,453 triliun menjadi Rp2,430 triliun.
Rinciannya, belanja operasi naik Rp55,2 miliar (+3,01%), namun belanja modal justru turun signifikan Rp73,5 miliar (-31,51%).
“Penurunan belanja modal ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan pelayanan dasar dan infrastruktur tetap menjadi prioritas,” ujar Syukri HS.
C. Pembiayaan Daerah dan Lonjakan SILPA
Golkar juga menyoroti kenaikan drastis penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp88,4 miliar atau 1.769,73%, dari Rp5 miliar menjadi Rp93,4 miliar. Kenaikan ini bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.
Menurut Golkar, lonjakan SILPA menunjukkan lemahnya perencanaan dan penyerapan anggaran. “APBD seharusnya dimanfaatkan optimal di tahun berjalan, bukan menumpuk menjadi SILPA. Ke depan pengelolaan anggaran harus lebih disiplin,” ungkapnya.
D. Rekomendasi Perencanaan dan Prioritas Pembangunan
Fraksi Golkar menilai kelemahan perencanaan pendapatan daerah salah satunya karena minim kajian teknokratik. Selama ini, target cenderung ditetapkan secara “top-down” tanpa analisis mendalam.
Untuk itu, Golkar mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dalam penyusunan target pendapatan.
Selain isu fiskal, Golkar juga menekankan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Tiga titik yang menjadi perhatian yaitu:
1. Perbaikan jalan Lantung–Ropang,
2. Perbaikan jalan di wilayah Labuhan Kuris Kecamatan Lape,
3. Perbaikan jembatan Desa Pungkit Kecamatan Lopok.
Penutup
Fraksi Golkar menegaskan bahwa catatan dan masukan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan APBD berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap APBD Perubahan 2025 benar-benar mencerminkan keberpihakan pada rakyat. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran disiplin, kita dapat mewujudkan Sumbawa Unggu, Maju dan Sejahtera” pungkas Syukri HS.
Comment