Mataram, Merdekainsight.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika (BEM UNDIKMA) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Benang Kusut Tambang di NTB: Reformasi Tambang untuk Kesejahteraan Ekonomi Nusa Tenggara Barat” di Aula Handayani, Universitas Mandalika (Sabtu, 11Oktober 2025). Kegiatan tersebut membahas berbagai persoalan terkait pengelolaan pertambangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai masih menimbulkan pro dan kontra.
Presiden Mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika, Indra Awaluddin, bersama jajaran kabinet BEM UNDIKMA Kabinet Lentera memimpin kegiatan ini dengan melibatkan mahasiswa dan pemuda sebagai peserta. Seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap dampak positif dan negatif dari kegiatan pertambangan di daerah.
“Melalui seminar ini, kami ingin menyadarkan pemuda dan mahasiswa betapa pentingnya memahami dampak ekonomi daerah sekaligus risiko sosial dan lingkungan dari pengelolaan tambang di NTB,” ujar Indra Awaluddin dalam sambutannya.
Dalam seminar tersebut juga dibahas peran penting Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek pertambangan. AMDAL berfungsi mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta membantu perusahaan merumuskan langkah mitigasi agar kegiatan tambang berjalan secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi.
Isu kontroversial turut mencuat terkait pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di NTB. Kebijakan ini mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa karena dinilai melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bidang pertambangan.
Indra Awaluddin menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dalam aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Menurutnya, Polri semestinya fokus pada penegakan hukum terhadap praktik illegal mining (tambang ilegal), bukan justru terlibat dalam pengelolaan tambang.
“Polri seharusnya menindak penambangan ilegal untuk melindungi lingkungan, bukan justru menjadi pelindungnya. Keterlibatan oknum dalam tambang tidak sejalan dengan tugas utama sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan Kapolda NTB dalam kegiatan pertambangan yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi utama institusi Polri. “Menurut kami, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Hadi Gunawan harusnya lebih fokus dalam penanganan kasus-kasus di NTB yang lebih relevan dengan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum, bukan malah ikut andil besar dalam Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” tambahnya.
Indra menilai, banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan anggota Polri di NTB seharusnya menjadi perhatian serius. Ia mendesak agar Polri melakukan pembenahan internal sebelum turut campur dalam sektor lain.
“Melihat banyaknya kritik terhadap institusi Polri, seharusnya Kapolda berbenah di dalam tubuh institusinya yang masih banyak menghadapi persoalan kedisiplinan dan profesionalisme,” pungkasnya.
Seminar tersebut diakhiri dengan seruan agar seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, menjalankan perannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
Comment