Sumbawa Besar, Merdekainsight.com (31 Juli 2025) — Program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiasi pemerintah pusat akan mulai direalisasikan di Kabupaten Sumbawa. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama kategori miskin ekstrem sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Drs. Irawan Subekti menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan seleksi terhadap calon kepala Sekolah Rakyat serta membentuk tim penyusun kurikulum yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kurikulum Dikbud Sumbawa. Sementara itu, perekrutan siswa dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
Foto: Drs. Irawan Subekti (Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kab. Sumbawa)
“Tugas kita di Dinas Pendidikan adalah menyeleksi calon kepala sekolah dan membentuk tim penyusunan kurikulum. Untuk perekrutan siswa, itu menjadi tanggung jawab Dinas Sosial karena datanya merujuk pada DTSEN Kementerian Sosial,” ujar Irawan Subekti.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Abu Bakar S.Sos., M.Si, menyebutkan bahwa saat ini proses perekrutan siswa sedang berlangsung, ditujukan bagi kategori DTSEN 1 dan 2 (miskin ekstrem). Ia juga menjelaskan, pembangunan gedung sekolah akan dilakukan pada tahun 2026 di atas lahan seluas 7 hektare milik Pemda, dengan fasilitas penunjang pembelajaran yang lengkap.
Foto: Abu Bakar S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas Sosial, Kab. Sumbawa)
“Tahap awal pelaksanaan dilakukan di SMPN 4 Sumbawa dengan durasi belajar selama 9 bulan sambil menunggu pembangunan gedung selesai. Jumlah rencana siswa pada tahap ini adalah 75 rombongan belajar dengan tiga kelas,” terang Abu Bakar.
Validasi terhadap calon siswa dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah (home visit) oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan tim pendamping PKH pada masing-masing desa untuk memastikan data keakuratan dan kelayakan penerima program. Program ini dijadwalkan akan dilaunching secara nasional pada bulan September 2025, dengan total anggaran mencapai Rp22 miliar untuk biaya pembangunan gedung dan fasilitas penunjang bagi sekolah baru. Pemerintah juga merencanakan dukungan pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat, termasuk akses ke perguruan tinggi kedinasan.
Comment