Sumbawa Besar, MerdekaInsight.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi tuan rumah kegiatan studi lapangan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator tingkat kabupaten/kota serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, pada Rabu, (6/8).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.

Wakil Bupati Sumbawa
Dalam sambutannya, Ansori mengungkapkan apresiasinya atas terpilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai lokus kegiatan. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi manajerial peserta, khususnya dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan di lingkungan birokrasi.
“Seorang pemimpin tidak cukup hanya duduk di belakang meja. Ia harus aktif mengeksplorasi diri dan rutin turun ke lapangan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyatukan langkah dan visi dalam mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mengintegrasikannya dengan RPJMD di masing-masing daerah.
Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Baiq Neli Yuniarti, AP., M.Si., menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mencetak pemimpin yang berintegritas serta mampu menyelaraskan arah pembangunan nasional dan daerah.

“ASN adalah ujung tombak pelaksana kebijakan publik. Melalui pelatihan ini, diharapkan kualitas kepemimpinan dan kinerja birokrasi semakin kuat dan terarah,” katanya.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan XII diikuti oleh 41 peserta dari berbagai daerah, terdiri dari: Provinsi NTB (1 orang), Kota Mataram (10), Lombok Utara (16), Lombok Tengah (2), Lombok Timur (1), Kota Sumbawa (2), Dompu (3), dan Kabupaten Sumbawa (6).
Sementara itu, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan VII lingkup Pemerintah Provinsi NTB diikuti oleh 44 peserta yang merupakan pejabat pengawas dari 27 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB.












Comment