Sumbawa, Merdeka Insight — Persoalan pemerataan akses pendidikan menjadi pokok pembahasan dalam reses kedua anggota DPRD Sumbawa, Syukri, HS., A.Ma, di Desa Labuhan Kuris. Warga menyampaikan aspirasi terkait kemudahan memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, serta rehabilitasi ruang kelas SDN Labuhan Kuris yang kondisinya mulai rusak.
Banyak orang tua mengaku masih kesulitan dalam proses administrasi dan verifikasi KIP.
“Kami ingin anak-anak tetap bisa sekolah tanpa khawatir biaya, tapi sering kali data keluarga kami belum terdaftar,” ungkap salah satu tokoh pendidikan desa tersebut.
Menanggapi hal itu, Syukri menyatakan bahwa pemerataan akses pendidikan harus menjadi komitmen bersama pemerintah daerah dan pusat.
“Tidak boleh ada anak putus sekolah karena masalah data atau biaya. KIP harus sampai kepada yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, perbaikan ruang kelas juga menjadi perhatian utama agar proses belajar mengajar lebih aman dan nyaman. Syukri menilai pendidikan dasar yang layak adalah pondasi utama mencetak generasi unggul di pedesaan.
Comment