Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri kembali melibatkan pemerintah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Pemerintah daerah menyediakan lahan untuk pembangunan dapur, sementara pembangunan fisik dan operasional sepenuhnya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan pihak swasta.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., menyampaikan dalam wawancara pada Selasa, 26 Agustus 2025, bahwa dari sembilan lokasi lahan pemerintah yang diusulkan, tiga titik dipilih oleh pemerintah pusat, yakni di Kecamatan Lopok, Utan, dan Labuhan Badas.
“Pemerintah daerah menyediakan lahan, sedangkan pembangunan fisik dapur dilakukan sepenuhnya oleh BGN, dan operasional dijalankan pihak swasta di bawah pengawasan BGN,” ujarnya.
Dr. Dedy menambahkan bahwa penentuan tiga lokasi dapur bertujuan agar distribusi makanan bergizi ke sekolah dan kelompok sasaran lainnya lebih mudah dan efisien. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan ekonomi lokal, termasuk BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, dalam penyediaan bahan baku.
“Dengan keterlibatan sektor ekonomi masyarakat sekitar, dapur MBG tidak hanya memberi manfaat gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Program MBG di Kabupaten Sumbawa menargetkan 153.869 sasaran, sesuai pedoman nasional, meliputi: ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga santri pondok pesantren. Dr. Dedy berharap pembangunan dapur MBG dapat berjalan lancar sehingga operasional bisa dimulai pada akhir tahun.
“Harapannya, anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lain segera mendapatkan asupan gizi yang baik. Program ini juga mendukung tercapainya Generasi Emas Indonesia 2045,” tutupnya.
Keberadaan dapur MBG di tiga titik ini diharapkan dapat memastikan distribusi makanan bergizi merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan masyarakat rentan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat lokal.
Comment