Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengendalikan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., usai membuka kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025 di La Grande Ballroom, Sumbawa Besar, Rabu (29/10).
Bupati H. Jarot menegaskan bahwa inflasi tidak hanya persoalan ekonomi makro, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan konsistensi dari semua unsur agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif.
“Inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengendaliannya butuh sinergi dari seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati, kegiatan Capacity Building TPID merupakan wadah untuk memperdalam pemahaman serta memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam merumuskan strategi konkret di lapangan. Ia berharap seluruh peserta mampu menerjemahkan hasil kegiatan ke dalam langkah nyata di wilayah kerja masing-masing.
“Forum seperti ini harus menjadi ruang kolaborasi dan solusi nyata di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat, sejalan dengan visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati H. Jarot juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, BPS, dan Bulog yang selama ini berperan penting dalam penyediaan data, pemantauan harga, serta intervensi pasar yang membantu menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Ia menekankan bahwa menjaga inflasi pada level terkendali menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan laju inflasi di Kabupaten Sumbawa dapat tetap stabil sehingga masyarakat terlindungi dari gejolak harga yang berlebihan.
Sebagai penutup, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa Pemkab Sumbawa akan terus memperkuat peran TPID dalam mengawal kebijakan pengendalian harga, pasokan, dan distribusi bahan kebutuhan pokok. “Koordinasi lintas sektor harus berlanjut hingga ke tingkat desa agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Comment