Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumbawa belum menentukan langkah politik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Saat ini, PKS masih menunggu arahan pimpinan pusat dan wilayah, sembari memprioritaskan pelaksanaan amanah masyarakat.
Ketua DPD PKS Kabupaten Sumbawa sekaligus Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., menyampaikan bahwa setiap keputusan politik partai harus melalui pembahasan bersama dan mengikuti arahan internal organisasi.
“Terkait langkah politik ke depan, khususnya pada Pilkada Sumbawa mendatang, kita masih menunggu arahan DPP maupun DPW. Kita ini partai politik, sehingga setiap keputusan harus didiskusikan bersama, termasuk arahan dari internal partai,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
Nanang menegaskan, hingga saat ini belum ada arahan mengenai langkah politik yang akan diambil PKS dalam menghadapi Pilkada mendatang. Ia menyatakan siap mengikuti keputusan yang nantinya ditetapkan oleh partai.
“Apa pun arahannya ke depan, saya sami’na wa ato’na (kami mendengar dan kami taat), karena ini juga untuk kemajuan partai,” katanya.
Menurut Nanang, Pilkada masih cukup jauh sehingga terdapat banyak tugas yang perlu menjadi perhatian saat ini. Ia memilih memprioritaskan kontribusi kepada masyarakat serta menjalankan amanah yang diberikan konstituen melalui pemilihan legislatif untuk masa jabatan lima tahun.
“Masih banyak tugas penting yang menjadi fokus kami saat ini, yaitu berkontribusi kepada masyarakat dan bekerja sesuai amanah masyarakat serta konstituen yang telah diberikan kepada saya untuk lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Sebagai Ketua DPRD Sumbawa, Nanang juga berharap lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi pelayanan secara optimal, terutama dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Sebagai Ketua DPRD, kita ingin menjadikan DPRD Sumbawa sebagai lembaga yang betul-betul melayani masyarakat dan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah atau bupati,” tuturnya.
Nanang menambahkan, jabatan bupati maupun wakil bupati merupakan salah satu ruang untuk mengabdi dan melayani masyarakat secara lebih luas. Namun, untuk saat ini, ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap menjalankan amanah masyarakat, sementara langkah politik PKS ke depan akan mengikuti arahan dan keputusan internal partai.
Comment