Oleh: Yayin Hermansyah (Wakil Sekretaris Bidang Kepartaian DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa)
Semen merupakan komoditas vital yang menopang hajat hidup seluruh lapisan masyarakat—mulai dari warga menengah ke bawah yang sekadar ingin memperbaiki rumah, pelaku usaha, hingga pemerintah yang tengah membangun infrastruktur dasar seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
Dari kacamata pengusaha, fluktuasi harga kerap dikaitkan dengan biaya distribusi, transportasi, harga energi, bahan bakar, hingga keterbatasan bahan baku. Ditambah lagi, rantai distribusi yang panjang sering kali menciptakan struktur pasar yang rumit. Mengejar keuntungan memang hukum alam bagi dunia usaha. Namun di sisi lain, kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan begitu saja oleh lonjakan harga yang sudah di luar batas kewajaran.
Bayangkan saja, sebulan lalu harga semen masih bertengger di angka Rp75.000 per sak. Tiga hari lalu merangkak naik ke Rp80.000, dan kini mendadak tembus Rp100.000 hingga Rp150.000 di tingkat distributor. Jika di tingkat distributor saja sudah setinggi itu, bukan tidak mungkin harga di tangan pengecer akan melambung hingga Rp200.000 per sak.
Pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi situasi ini. Langkah konkret harus segera diambil untuk mengawasi rantai harga dari hulu hingga ke hilir. Jika dibiarkan berlarut-larut, krisis harga ini hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak menjadi “bom waktu” keresahan sosial di tengah masyarakat.
Ada dua langkah mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, membenahi sistem distribusi logistik. Sebagai wilayah kepulauan yang terpisah jarak cukup jauh dari pusat industri di Pulau Jawa, Sumbawa sangat bergantung pada jalur laut. Pemerintah harus tanggap mengefisiensikan biaya angkutan laut, tata kelola pelabuhan, hingga sistem pergudangan. Pemerintah jangan hanya gesit melakukan efisiensi anggaran yang justru terasa tidak adil bagi daerah kepulauan yang jauh dari sumber logistik.
Kedua, mewujudkan transparansi harga. Perubahan harga yang terjadi hanya dalam hitungan hari membuat publik bertanya-tanya, seolah-olah pemerintah bungkam dan menutup mata. Masyarakat berhak tahu berapa harga acuan yang wajar, komponen biaya distribusinya, serta alasan logis di balik kenaikan harga yang ugal-ugalan ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sudah sepatutnya hadir lebih dini dengan merilis informasi harga semen secara berkala kepada publik.
Harapan masyarakat Kabupaten Sumbawa sangat sederhana: harga semen yang berkeadilan. Keadilan harga bukan berarti harus sama persis dengan harga di Pulau Jawa, melainkan selisih harga yang memiliki alasan ekonomi masuk akal dan tidak mencekik leher rakyat.
Persoalan ini wajib menjadi prioritas karena dampaknya berantai. Mahalnya harga semen secara langsung memangkas kemampuan warga untuk membangun atau merenovasi tempat tinggal. Daya beli masyarakat merosot, keberlangsungan usaha kecil di sektor konstruksi terancam gulung tikar, dan roda pembangunan di desa-desa bisa terhenti seketika.






















Comment