Pemerintahan
Home / Pemerintahan / Bapperida Sumbawa: Revitalisasi BLK Jadi Salah Satu Program Prioritas, Pengelolaan Disiapkan Berbasis BLUD

Bapperida Sumbawa: Revitalisasi BLK Jadi Salah Satu Program Prioritas, Pengelolaan Disiapkan Berbasis BLUD

Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu Program Strategis Daerah (PSD) untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal. Program ini menjadi bagian dari persiapan daerah menghadapi kebutuhan tenaga kerja seiring rencana pembukaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, S.Si., M.Si., saat ditemui di lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026), mengatakan revitalisasi BLK merupakan salah satu program prioritas unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang mendapat perhatian khusus untuk dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Program revitalisasi BLK ini merupakan salah satu Program Strategis Daerah yang menjadi atensi khusus Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu, fasilitas dan sistem pelatihannya perlu dimodernisasi agar sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi BLK menjadi langkah penting yang harus dipersiapkan untuk menyambut pembukaan tambang PT AMNT di Blok Elang. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah daerah ingin memastikan ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri.

Dedi mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program tersebut diperkirakan cukup besar, yakni di atas Rp15 miliar dan berpotensi mencapai kisaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Karena itu, pemenuhan kebutuhan anggaran direncanakan melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan.

‎BKAD Sumbawa Targetkan Realisasi APBD 2026 Lampaui Capaian Tahun Lalu

“Dalam perencanaan kami, kebutuhan anggarannya kemungkinan di atas Rp15 miliar atau bahkan mendekati Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Namun, pembiayaannya akan kita kolaborasikan, tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, tetapi juga APBD Provinsi, APBN, bahkan melalui anggaran CSR PT AMNT,” jelasnya.

Ia menegaskan, revitalisasi BLK tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di berbagai bidang pekerjaan sesuai dengan jenis pelatihan yang diselenggarakan.

“Melalui revitalisasi ini, kita ingin BLK benar-benar mampu menyiapkan tenaga kerja terdidik dan memiliki keterampilan yang bisa bersaing, baik di dunia industri pertambangan maupun secara umum. Harapannya, Kabupaten Sumbawa dapat melahirkan tenaga kerja yang siap memasuki berbagai bidang pekerjaan sesuai pelatihan yang diberikan,” katanya.

Selain revitalisasi fasilitas dan peningkatan kualitas pelatihan, Pemkab Sumbawa juga merencanakan perubahan pola pengelolaan BLK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2027. Rencana serupa juga akan didorong terhadap pengelolaan pasar di Kabupaten Sumbawa.

Dedi menjelaskan, penerapan pola BLUD diharapkan memberikan fleksibilitas kepada unit layanan dalam mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan langsung untuk mendukung kebutuhan operasional dan peningkatan pelayanan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.

‎Bawa Persoalan Tambang Rakyat dan LPG, Forkopimda Sumbawa Temui Kementerian ESDM

“Dengan menjadi BLUD, akan ada fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Artinya, anggaran yang diperoleh bisa digunakan dan dikelola langsung oleh unit layanan. Namun, tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan anggaran memiliki perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam proses penyusunan RAPBD, penganggaran BLUD nantinya lebih diarahkan pada penetapan target pendapatan dan belanja secara makro. Sementara itu, pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pelayanan akan memberikan ruang kemandirian bagi BLUD dalam mengatur penggunaan anggarannya.

“Dalam penyusunan RAPBD, sifatnya lebih makro, yakni berapa target pendapatan yang diperoleh dan berapa belanjanya. Dengan pola BLUD, nantinya ada kemandirian dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, kami merencanakan agar BLK Kabupaten Sumbawa sudah didorong menjadi BLUD pada 2027,” pungkasnya.

Author : Jaehan Lisma Lera

‎Pemkab Sumbawa Dorong Penguatan Sektor Kemaritiman melalui Sosialisasi PIP Makassar

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page