Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 diarahkan pada program pembangunan yang jelas, terukur, dan realistis. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak lagi mengedepankan pola penganggaran rutin, melainkan menyusun program berdasarkan kebutuhan dan target yang ingin dicapai.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dimulai dari perumusan program, kemudian dilanjutkan dengan penentuan kebutuhan anggaran untuk merealisasikannya. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat penyusunan dan penajaman RKPD Tahun 2027 di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026).
”Jadi, jangan sampai duit dulu dianggarkan karena sudah rutinitas, programnya menyusul. Harus dibalik, program dulu baru anggaran. Istilahnya money follow program, anggaran mengikuti program yang sudah direncanakan,” tegasnya.
Menurut Jarot, setiap program yang diusulkan OPD harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari jenis kegiatan, data dasar (baseline), target yang ingin dicapai, hingga kebutuhan anggaran. Dengan begitu, pelaksanaan dan capaian setiap program dapat diukur secara konkret.
”Yang perlu kita tandatangani nanti adalah program yang terukur. Apa jenis programnya, bagaimana baseline datanya, target kita menurunkan berapa, baru ditentukan anggarannya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar OPD tidak menetapkan target pembangunan yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah. Setiap target harus realistis, memiliki ukuran yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Jarot mencontohkan, pencapaian indikator pembangunan seperti angka harapan hidup tidak bisa hanya dibebankan kepada satu OPD. Diperlukan keterlibatan dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar target pembangunan dapat tercapai.
Untuk mendukung hal tersebut, ia meminta Baperida menyiapkan formulasi perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun program dan indikator kinerja.
”Jangan membuat yang awang-awang. Program harus realistis dan bisa diukur. Kalau targetnya tidak jelas, nanti sulit menentukan apakah program itu tercapai atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Jarot berharap penajaman RKPD 2027 dapat menjadi momentum untuk membangun pola perencanaan pembangunan daerah yang lebih sistematis dan terarah. Hasil perumusan tersebut diharapkan segera diselesaikan dan ditandatangani bersama sebagai dasar pelaksanaan program sekaligus kontrak kerja masing-masing perangkat daerah.
Melalui pendekatan money follow program, Pemkab Sumbawa ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah dialokasikan berdasarkan program yang memiliki arah, sasaran, dan hasil yang jelas, sehingga belanja pemerintah tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Author : Julita Citra Lestari






















Comment