Oleh: Wawan Hermansyah
(Pemimpin Redaksi Merdekainsight.com)
Penurunan angka kemiskinan kerap dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Di Kabupaten Sumbawa, klaim serupa baru-baru ini juga ramai mengemuka. Angka kemiskinan disebut mengalami penurunan. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula pertanyaan lain yang cukup mendasar. Apakah penurunan itu benar-benar mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat, atau justru menyimpan anomali?
Secara metodologis, pengukuran kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan indikator lain seperti tingkat pengangguran, kesempatan kerja, serta daya beli masyarakat. Artinya, penurunan kemiskinan idealnya berjalan seiring dengan menguatnya ekonomi riil.
Jika kita melihat konteks yang lebih luas, tren penurunan kemiskinan memang juga terjadi di tingkat provinsi. Di Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk miskin tercatat sekitar 11,78% pada Maret 2025 dan turun menjadi 11,38% pada September 2025, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi sekitar 637 ribu jiwa.
Jika penurunan kemiskinan terjadi secara agregat di tingkat provinsi, maka sangat mungkin daerah hanya “terbawa arus statistik”, bukan menjadi aktor utama perubahan. Apalagi jika tidak diiringi dengan indikator turunan yang membaik di tingkat lokal.
Dalam konteks Sumbawa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesempatan kerja masih terbatas, dan tingkat pengangguran belum mengalami perbaikan yang signifikan. Setiap tahun, beberapa perguruan tinggi di Sumbawa meluluskan ratusan sarjana. Belum lagi lulusan dari luar daerah yang kembali dan turut masuk dalam pasar kerja lokal. Di sisi lain, ketersediaan lapangan kerja baru tidak terlihat tumbuh secara signifikan. Pertanyaannya, Ke mana arah penyerapan tenaga kerja ini?
Lebih jauh, belum terlihat adanya program ekonomi daerah yang benar-benar progresif dan berdampak langsung. Coba tanyakan pada kontraktor-kontraktor kecil di sekitar kita, yang mungkin adalah tetangga atau bahkan kerabat sendiri. Bagaimana kondisi mereka hari ini? Apakah proyek semakin terbuka, atau justru semakin sempit? Apakah ada perputaran ekonomi yang cukup untuk menjaga usaha mereka tetap hidup?
Dalam sudut pandang penulis sejauh ini, belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin, bukan belanja produktif yang mampu menciptakan multiplier effect dalam perekonomian lokal. Perputaran uang di masyarakat pun tidak menunjukkan dinamika yang positif.
Perbaikan kondisi ekonomi justru lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan sosial, stabilisasi harga, maupun program perlindungan sosial lainnya. Ini semakin menguatkan hipotesis bahwa penurunan kemiskinan yang terjadi belum sepenuhnya ditopang oleh kekuatan dan inovasi kebijakan di tingkat daerah.
Kita tentu tidak menafikan adanya perbaikan secara statistik. Namun, pembangunan yang hanya berorientasi pada angka berisiko menciptakan ilusi kesejahteraan. Penurunan kemiskinan tidak cukup pada capaian administratif, tetapi harus tercermin secara nyata dalam bentuk perluasan lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, dan menguatnya daya beli. Oleh karena itu, penting kiranya bagi pemerintah daerah untuk tidak sekadar berbangga pada tren penurunan angka, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar berakar pada realitas keseharian masyarakat kita.
Comment