Oleh: Aldi Setiawan (Ketua Bidang Ekonomi Kreatif HMI Badko Bali-Nusra)
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menguji ketahanan ekonomi global. Ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia bukan sekadar isu kawasan, melainkan potensi krisis energi yang dapat mengguncang banyak negara termasuk Indonesia. Pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi skenario terburuk ini?
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, Indonesia berada pada posisi rentan. Ketika pasokan minyak global terganggu, dampaknya hampir pasti harga minyak melonjak, subsidi energi membengkak, dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semakin besar. Dalam situasi ekstrem, nilai tukar rupiah berpotensi terdepresiasi tajam bahkan menembus level psikologis yang berbahaya. Lebih dari itu, daya beli masyarakat bisa tergerus secara signifikan.
Kenaikan harga bahan bakar minyak tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diikuti efek domino berupa kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya memicu inflasi. Sejarah menunjukkan bahwa krisis energi kerap berujung pada tekanan sosial yang luas. Dalam konteks ini, stabilitas energi bukan lagi sekadar isu sektoral, melainkan fondasi utama kestabilan ekonomi nasional.
Sejumlah lembaga internasional juga telah mengingatkan bahwa gangguan pada jalur energi global dapat memicu gejolak ekonomi yang lebih luas. Direktur Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol, menegaskan bahwa stabilitas pasokan energi merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi global. Pernyataan ini menegaskan bahwa krisis energi bukan hanya persoalan regional, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas dunia.
Di sinilah pemerintah dituntut untuk bertindak lebih dari sekadar responsif. Menunggu situasi memburuk bukanlah pilihan. Langkah antisipatif harus segera dirumuskan dan dijalankan secara terukur. Menteri-menteri strategis seperti Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia memegang peran kunci dalam memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
Diversifikasi sumber pasokan energi menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda. Ketergantungan pada kawasan tertentu, khususnya Timur Tengah, harus mulai dikurangi melalui kerja sama dengan negara lain yang lebih stabil secara geopolitik. Di saat yang sama, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan bukan lagi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan strategis.
Memang, pemerintah menyatakan bahwa cadangan minyak nasional masih aman untuk sekitar 20 hari. Namun, pernyataan ini tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Justru, ruang waktu yang terbatas tersebut harus dimanfaatkan untuk menyusun langkah mitigasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Krisis energi tidak datang tanpa tanda, dan saat ini tanda-tanda itu sudah terlihat jelas.
Di sisi lain, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penentu. Kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri hanya akan melemahkan efektivitas respons negara. Diperlukan satu komando kebijakan yang solid agar setiap langkah mitigasi dapat berjalan cepat, tepat, dan berdampak nyata.
Langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Maret 2026 patut diapresiasi sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Namun, kebijakan moneter tidak bisa bekerja sendirian. Dukungan kebijakan fiskal dan sektor riil tetap menjadi kunci dalam meredam dampak gejolak global.
Pada akhirnya, ancaman krisis akibat konflik Timur Tengah ini adalah ujian nyata bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Ini bukan hanya soal energi, tetapi soal kesiapan negara dalam membaca risiko dan bertindak cepat. Jika pemerintah gagal mengantisipasi sejak dini, dampaknya bukan hanya pada angka-angka ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial masyarakat.
Sebagai bagian dari generasi muda, saya melihat situasi ini sebagai momentum penting untuk mendorong kebijakan yang lebih berani, adaptif, dan visioner. Indonesia tidak boleh sekadar bertahan, tetapi harus mampu mengantisipasi dan memimpin arah kebijakan di tengah ketidakpastian global. Pemerintah tidak boleh menunggu krisis terjadi, pemerintah harus memastikan krisis itu tidak pernah sampai mengguncang negeri ini.
Comment