Sumbawa, “Pesta Babi Berikutnya”

Oleh : Rahmat Ramdani (Redaktur Merdeka Insight)

Publik belakangan ramai membicarakan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, sebuah film yang menggambarkan bagaimana tanah Papua dieksploitasi atas nama pembangunan, sementara masyarakat lokal perlahan kehilangan ruang hidupnya. Film itu menuai kontroversi, bahkan sempat mengalami pembatasan pemutaran di beberapa daerah karena dianggap terlalu tajam mengkritik relasi negara, investasi, dan eksploitasi alam.

Bagi sebagian masyarakat di daerah, termasuk di Sumbawa, film itu bukan sekadar tontonan. Ia terasa seperti cermin masa depan yang menakutkan.

Sumbawa memang kaya. Kaya hutan, kaya sumber air, kaya pegunungan, dan kaya kandungan mineral. Tetapi sejarah di banyak tempat menunjukkan bahwa kekayaan alam sering kali menjadi awal dari perebutan besar atas ruang hidup rakyat.

Hari ini, wilayah-wilayah hulu seperti Ropang dan Lantung mulai dikaitkan dengan kepentingan pertambangan. Padahal kawasan tersebut bukan ruang kosong yang tidak memiliki fungsi kehidupan. Di sanalah sumber mata air, kawasan resapan, dan daerah aliran sungai (DAS) yang menopang kehidupan masyarakat hilir dan wilayah utara Sumbawa.

Jika kawasan hulu rusak, maka yang terancam bukan hanya pohon-pohon di pegunungan. Sawah masyarakat bisa kehilangan air, sungai bisa menyusut, krisis air bisa menjadi kenyataan, dan bencana ekologis tinggal menunggu waktu.

Negara sebenarnya sudah memiliki regulasi yang cukup jelas tentang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS menegaskan pentingnya menjaga kawasan hulu demi keberlanjutan tata air dan fungsi lingkungan. Artinya, kawasan yang memiliki fungsi vital terhadap resapan air semestinya diperlakukan secara hati-hati, bukan justru dibuka secara agresif untuk aktivitas ekstraktif.

Rakyat kecil begitu ketat dilarang membuka lahan atau menanam jagung di kawasan hutan dengan alasan menjaga kelestarian, sementara pada saat yang sama kawasan yang jauh lebih luas justru dapat dibuka untuk pertambangan.

Kenyataan pahit ini, secara tidak sadar mengandung luka sosial yang dalam. Sebab hukum dan aturan terlihat lebih keras kepada masyarakat kecil, tetapi tampak lentur ketika berhadapan dengan kepentingan industri besar.

Lebih jauh lagi, masuknya perusahaan tambang besar seperti Amman Mineral Nusa Tenggara dalam daftar PSN juga memunculkan kegelisahan baru. Pembangunan strategis ini sebenarnya ditujukan untuk siapa?

Apakah benar demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, atau justru lebih banyak mempercepat kepentingan investasi?

Pertanyaan itu semakin menguat bahkan dikait-hubungkan dengan pembangunan batalion militer yang cukup besar di Sumbawa. Tentu tidak ada yang menolak kehadiran negara dalam menjaga keamanan. Namun masyarakat juga berhak mempertanyakan urgensinya.

Sumbawa bukan daerah konflik bersenjata. Sumbawa bukan wilayah separatis. Karena itu wajar apabila sebagian masyarakat khawatir jika penguatan aparat nantinya justru akan lebih banyak beririsan dengan pengamanan proyek-proyek besar dibanding perlindungan terhadap rakyat.

Kekhawatiran seperti ini bukan sesuatu yang lahir dari kebencian terhadap negara. Justru sebaliknya, ia lahir dari rasa takut bahwa masyarakat lokal suatu hari akan berhadapan dengan bangsanya sendiri ketika mempertahankan tanah, hutan, dan sumber air mereka.

Indonesia telah terlalu sering menyaksikan konflik agraria dan benturan sosial di daerah-daerah kaya sumber daya alam. Ketika investasi datang tanpa dialog yang adil, rakyat perlahan ditempatkan sebagai penghambat pembangunan di tanahnya sendiri.

Kecemasan lain yg kian terasa dekat, yakni ketika melihat realitas di daerah tambang lain seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Data mengenai tenaga kerja asing (TKA) yang jumlahnya mencapai ribuan orang memunculkan ketakutan sosial baru: apakah masyarakat lokal nantinya hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu di respon secara serius, demi menjaga rasa keadilan publik. Sebab pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemajuan yang timpang.

Jangan sampai suatu hari anak cucu kita hanya mendengar cerita bahwa di tengah Pulau Sumbawa pernah berdiri hutan yang hijau, sungai yang jernih, dan tanah yang subur, sebelum semuanya disajikan di meja pesta para pemburu isi perut bumi.