Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan, seiring masuknya musim kemarau sejak April.
Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa, M. Nur Hidayat, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Rusdianto AR, Senin (13/04/2026), menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan serta menyiapkan langkah penanganan.
“Kami telah melakukan pemetaan wilayah di Kabupaten Sumbawa yang berpotensi mengalami kekeringan. Karena ini merupakan siklus yang berulang, maka sejak April sudah memasuki musim kemarau, dengan puncaknya pada Agustus dan September,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan seluruh perangkat, termasuk armada untuk distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi saat terjadi kekeringan.
“Kami sudah menyiapkan seluruh perangkat untuk melakukan dropping air bersih ke wilayah yang membutuhkan,” jelasnya.
Selain kesiapan internal, BPBD juga memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat provinsi dan pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), relawan, hingga pemerintah desa. Peran aktif pemerintah desa dinilai penting dalam menyampaikan laporan kondisi di lapangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPB, BBWS, relawan, dan pemerintah desa, agar laporan kondisi kekeringan dapat segera disampaikan,” katanya.
BPBD juga mengingatkan bahwa musim kemarau tidak hanya berdampak pada kekeringan, tetapi juga berpotensi menimbulkan angin puting beliung pada masa transisi cuaca serta risiko kebakaran.
“Di musim kemarau, dampak ikutannya bukan hanya kekeringan, tetapi juga angin puting beliung saat masa transisi, serta potensi kebakaran yang sering terjadi,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi kebakaran, BPBD turut menjalin komunikasi dengan PLN terkait kondisi jaringan kelistrikan di desa. Hal ini menyusul sejumlah kasus kebakaran yang disebabkan korsleting listrik, termasuk kejadian yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Lenangguar.
“Kami membangun komunikasi dengan PLN agar dilakukan peninjauan kondisi kelistrikan di desa, termasuk kemungkinan peremajaan jaringan. Ini penting karena beberapa kejadian kebakaran disebabkan korsleting listrik,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan penggunaan peralatan elektronik oleh masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya pengecekan jaringan listrik secara berkala.
Di sisi lain, Rusdianto memastikan kesiapan sarana dan prasarana BPBD dalam menghadapi potensi bencana. Kondisi armada operasional, peralatan keselamatan, serta kendaraan pendukung dinilai cukup memadai dan terus dilakukan pengecekan rutin, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
“Untuk kondisi peralatan dan armada operasional, saat ini cukup menunjang. Kami juga rutin melakukan pengecekan agar tidak ada kendala saat digunakan di lapangan,” jelasnya.
Terkait anggaran, BPBD mengakui masih menghadapi keterbatasan, meski kebutuhan penanganan bencana terus meningkat. Namun demikian, komitmen pelayanan tetap menjadi prioritas utama.
“Pada prinsipnya kami harus selalu siap, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Memang perlu adanya peningkatan anggaran, terutama untuk operasional, tetapi kami tetap berkomitmen bekerja maksimal dalam setiap penanganan bencana,” pungkasnya.
BPBD Sumbawa mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kondisi di wilayah masing-masing, khususnya jika mulai mengalami kekeringan atau potensi bencana lainnya, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Comment