Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Pembangunan industri unggas terintegrasi (Integrated Poultry Industry) di Kabupaten Sumbawa segera dimulai sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat rantai produksi unggas, meningkatkan ketersediaan bibit, serta mendukung kebutuhan peternak lokal di daerah tersebut.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Saifuddin, S.P., saat ditemui di ruangannya pada Senin (20/04/2026), menjelaskan bahwa Sumbawa dipilih sebagai lokasi pengembangan karena merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTB yang dikenal sebagai lumbung jagung, yang dilihat dari luas lahan jagung serta karakter wilayahnya yang juga luas.
“Salah satu dasar Sumbawa dipilih dalam program ini karena memang kabupaten ini merupakan salah satu daerah di Provinsi NTB yang terkenal sebagai lumbung jagung, dilihat dari luas lahan jagung dan juga luas wilayahnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan program sepenuhnya dikoordinasikan oleh BPI Danantara, termasuk dalam hal penganggaran serta penunjukan vendor yang menjadi kewenangan lembaga tersebut. Program ini juga merupakan bagian dari pengembangan lintas enam provinsi, dengan NTB sebagai salah satu wilayah pelaksanaan.
Perusahaan yang terlibat di antaranya ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia) yang bertanggung jawab atas pembangunan industri terintegrasi, termasuk fasilitas peternakan, serta PT Berdikari yang berperan sebagai pelaksana hilirisasi ayam terintegrasi dan penguatan ketahanan pangan serta budidaya unggas. Kedua perusahaan tersebut telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi NTB.
Saifuddin menyebutkan, pengerjaan pembangunan akan dimulai setelah 90 hari pasca penandatanganan MoU pada 9 Maret 2026, sehingga diperkirakan dimulai pada 9 Juni 2026.
“Pengerjaan proyek ini akan dimulai setelah 90 hari sejak penandatanganan MoU, sehingga diperkirakan mulai pada 9 Juni 2026 dan dikerjakan oleh ID FOOD,” jelasnya.
Untuk lokasi produksi, industri ini dibangun di wilayah Serading, Kecamatan Moyo Hilir, dengan luas lahan sekitar 12,3 hektare. Fasilitas yang disiapkan meliputi Farm Parent Stock (PS) Broiler dan hatchery sebagai pusat produksi hulu.
Ia merinci, farm indukan ayam terdiri dari 12 kandang dengan kapasitas 10.000 ekor per kandang atau total 120.000 ekor. Sementara fasilitas penetasan ditargetkan mampu memproduksi hingga 10 juta ekor Day Old Chick (DOC) per tahun.
Selain itu, fasilitas pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), cold storage, dan pengolahan akan dibangun di wilayah Bage Tango, Kecamatan Lopok, dengan luas sekitar 10 hektare sebagai bagian hilir industri. Kapasitas produksi RPHU mencapai 4.800.000 ekor per tahun, cold storage 50–75 ton, pengolahan daging 1.200 ton per tahun, dan olahan telur 1.800 ton per tahun.
“Artinya, seluruh proses pascapanen akan dilakukan di wilayah Bage Tango sebelum didistribusikan,” paparnya.
Ia menambahkan, hasil produksi unggas dari proses hulu hingga hilir tersebut akan didistribusikan untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG, sekaligus menyasar pasar di luar NTB, termasuk wilayah Pulau Jawa.
Menurutnya, keberadaan industri ini berpotensi menekan harga DOC di pasaran, dari sekitar Rp12.000 menjadi Rp9.000 per ekor, sehingga membantu peternak mandiri lokal sekaligus menekan biaya produksi akibat efisiensi distribusi.
“Ini tentu membantu peternak mandiri lokal karena harga lebih terjangkau dan biaya transportasi dapat ditekan, mengingat selama ini pasokan banyak didatangkan dari Lombok,” katanya.
Selain memproduksi DOC, industri ini juga menyediakan Farm Parent Stock (PS) Broiler dengan masa panen sekitar 35 hari. Namun, kerja sama tersebut ditujukan bagi peternak mandiri lokal yang telah memiliki izin usaha, baik dalam pemanfaatan Farm Parent Stock (PS) Broiler maupun Day Old Chick (DOC).
Untuk mendukung kebutuhan produksi, pabrik pakan akan dibangun di Kabupaten Dompu dengan luas 10 hektare dan kapasitas produksi mencapai 120.000 ton per tahun.
Saifuddin menilai, industri unggas terintegrasi ini tidak menghasilkan produk jadi, melainkan bahan baku yang akan mendorong tumbuhnya industri pengolahan lanjutan di Kabupaten Sumbawa.
“Industri ini tidak memproduksi produk jadi seperti sosis atau bumbu dapur, tetapi menjadi bahan dasar untuk produk lanjutan. Artinya, ke depan akan membuka peluang masuknya industri pengolahan lain,” ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa keberadaan industri unggas terintegrasi ini juga berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa seiring berkembangnya aktivitas industri dan ekonomi di daerah.
Dari sisi ketenagakerjaan, proyek ini diperkirakan menyerap kurang dari 300 tenaga kerja. Ia mendorong keterlibatan tenaga lokal, meskipun untuk pekerjaan teknis diperlukan keahlian khusus.
“Saya menyarankan agar tenaga keamanan di lokasi diutamakan dari warga lokal karena mereka lebih memahami kondisi daerah. Untuk tenaga teknis memang membutuhkan keahlian, sehingga ke depan perlu pelatihan bagi tenaga lokal agar bisa bersaing,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Saifuddin menyebut respons masyarakat, khususnya peternak mandiri, cukup positif terhadap pembangunan industri ini, terutama dalam menjawab kebutuhan bibit unggas yang selama ini menjadi kendala.
“Masyarakat merespons positif, terutama peternak mandiri yang selama ini kesulitan mendapatkan bibit DOC. Harapannya, akhir tahun 2026 industri ini sudah bisa beroperasi di Sumbawa,” pungkasnya.
Comment