Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menemukan keterlambatan distribusi air irigasi ke kawasan BK 8 Daerah Irigasi Mamak saat melakukan peninjauan lapangan di Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Rabu (5/8/2026). Kondisi tersebut menyebabkan tanaman padi mulai menguning akibat kekurangan air, sehingga DPRD meminta perbaikan manajemen pengelolaan dan pendistribusian air agar kebutuhan petani pada fase kritis tanaman dapat terpenuhi.
Peninjauan lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan petani yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Sumbawa sehari sebelumnya. Komisi II turun langsung untuk memastikan kondisi pengairan yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.IP mengatakan, langkah tersebut diambil agar DPRD memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pengairan di lapangan.
“Langkah ini kami ambil karena merupakan keluhan masyarakat yang disampaikan saat RDP bersama kami di kantor DPRD. Karena itu kami melakukan pengecekan secara langsung agar mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.
Peninjauan tersebut diikuti Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Camat Lape, Camat Lopok, Kepala BPP Lape, penyuluh pertanian Desa Lape dan Desa Lopok, KUPT Pengairan Daerah Irigasi Mamak, GP3A, P3A, kelompok tani, serta Kepala Desa Dete, Kepala Desa Hijrah, dan Kepala Desa Labuhan Kuris. Rombongan meninjau area persawahan Desa Hijrah yang berada di kawasan BK 8.
Saat rombongan berada di lokasi, air yang diharapkan petani belum masuk ke jaringan irigasi BK 8. Berdasarkan informasi dari penyuluh pertanian dan Kepala BPP Lape, air telah dialirkan dari bendungan sejak pukul 06.00 WITA, namun saat itu masih berada di BK 7.
“Tepat pukul 13.00 WITA air baru sampai ke BK 8 dan segera dialirkan ke wilayah persawahan Desa Hijrah. Artinya memang ada rentang waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai BK 8,” jelasnya.
Komisi II juga mendapati tanaman padi mulai terdampak akibat kekurangan air. Daun padi terlihat menguning, sementara tanaman telah memasuki fase produksi dengan bulir mulai keluar. Selain itu, kondisi lahan tampak kering sehingga membutuhkan pasokan air untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
Di sela-sela peninjauan, masyarakat dan Pemerintah Desa Hijrah berharap aliran air yang telah masuk dapat terus dialirkan selama tujuh hari atau hingga 12 Agustus 2026 sesuai kesepakatan rapat sebelumnya. Permintaan tersebut didasarkan pada jadwal pengaliran air yang baru dimulai pada hari peninjauan, sehingga perhitungan masa pengaliran diharapkan dimulai sejak air benar-benar tiba di wilayah tersebut.
Selain meninjau kawasan BK 8, rombongan juga mengecek kondisi di BUM 4 (Bangunan Unter Malang). Di lokasi tersebut tidak terdapat aliran air, padahal ratusan hektare lahan palawija membutuhkan pasokan air. Tanaman kacang hijau yang telah berbuah juga memerlukan air untuk mendukung pertumbuhannya.
Hasil peninjauan juga menunjukkan jaringan irigasi primer dan sekunder di BUM 4 telah mengalami kerusakan sehingga memerlukan perawatan maupun perbaikan secepatnya agar aliran air dapat kembali berjalan optimal.
“Melihat kondisi sosial dan manajemen distribusi air di Daerah Irigasi Mamak, kami di Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa meminta agar dilakukan perbaikan manajemen pengelolaan atau pendistribusian air. Sehingga daerah yang jalur hijau atau boleh menanam padi dan jalur merah yang menanam palawija dapat kebagian air, terutama pada fase kritis ini. Oleh karena itu, peran juru pintu air dan petugas pengairan dalam mengawal air ini sangat penting sehingga tindakan pencurian air dapat dicegah,” tegas I Nyoman Wisma.
Ia menegaskan, hasil peninjauan lapangan tersebut menjadi dasar bagi Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa untuk mendorong perbaikan manajemen pengelolaan dan pendistribusian air serta penanganan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, sehingga kebutuhan air petani di kawasan Daerah Irigasi Mamak dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Comment