Catatan Redaksi
Di tengah perdebatan publik terkait isu ini, redaksi Merdekainsight.com memandang penting menghadirkan ruang baca yang tidak berhenti pada satu sudut pandang. Setelah sebelumnya memuat perspektif kritis terhadap polemik ini, redaksi menghadirkan opini berikut sebagai bagian dari upaya memperkaya diskursus, memperluas pembacaan, dan merawat tradisi dialog dalam demokrasi.
Berikut opini penulis.
Harga Sebuah Kritik; Benarkah Demokrasi di Ambang Kemunduran?
Oleh: Khairuddin S, S.E., M.E. (Dosen perencanaan pembangunan FEM-UNSA)
Keputusan gubernur NTB untuk mempolisikan salah seorang warga yg kerap melakukan kritik keras melalui akun sosial media miliknya @saraa azahra, agaknya berbuntut panjang. Berbagai spekulasi mencuat ditengah-tengah masyarakat. Sebagian menganggap bahwa respon tersebut terlalu berlebihan apalagi dalam kapasitas beliau yg sekarang menjabat sebagai gubernur. Sedikit lebih keras, ada yg beranggapan bahwa laporan tersebut adalah bentuk pembungkaman. Sementara Sebagian yg mendukung menilai bahwa laporan tersebut adalah bentuk pembelaan diri terhadap ruang privasi (bukan dalam kapasitas sebagai gubernur), singkat kata bahwa kritik dibutuhkan sebagai satu-kesatuan dalam tubuh demokrasi tetapi tetap harus mengacu pada batasan yg dibolehkan menurut hukum. Begitu kira-kira dua kelompok saling berseteru.
Sedikit menoleh kebelakang, kejadian serupa memang kerap terjadi, mewarnai perjalanan setiap rezim. Karenanya Menganggap kejadian ini sebagai langkah mundur demokrasi adalah anggapan yg terburu-buru. Ada banyak sebab yg mesti dicermati, misal mengapa si terlapor mengkritisi dengan begitu “ugal-ugalan” dan mengapa si pelapor begitu “tersinggung”. Pada keduanya terdapat dimensi subjektifitas yg mustahil dijamah oleh pihak manapun.
Kendatipun demikian, penulis menyadari bahwa setiap keputusan yg diambil seorang gubernur baik dalam ranah privasi maupun institusi sangat mungkin mempengaruhi cara publik memandang simpul kekuasaan. Di titik inilah naluri kepemimpinan diuji, bahwa benar saja tidak cukup sebagai pijakan, ada aspek kepatutan yg mesti dipertimbangkan.
Harga dari sebuah kepercayaan
Menyederhanakan perdebatan ini hanya pada kelompok loyalis dan pengkritik adalah sedikit kurang tepat. ada kelompok lain yg diam-diam mendengar, mengamati dalam keterbatasan dan tanpa bekal pengetahuan yg cukup, Mereka cenderung melihat realitas dari apa yg nampak tanpa mampu menguak fakta dibaliknya. Merekalah yg oleh penulis dikategorikan kelompok netral (mayoritas).
Kekhawatirannya adalah manakala kelompok mayoritas tadi membaca laporan ini sebagai bentuk ancaman, intimidasi dan arogansi kekuasaan, buntutnya hampir pasti mampu ditebak. Iyaaa Benar, rezim ini akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan.
Jauh-jauh hari Loeber (2011) dalam tulisannya telah mengingatkan bahwa pemerintahan tanpa basis kepercayaan yg kuat hampir pasti tidak akan berjalan maksimal.
Dalam konteks ini, barang kali konsep omniparsialitas menjadi penting untuk diadopsi sekaligus diejawantahkan oleh pejabat publik. Bahwa segala kemungkinan harus dipertimbangkan, berbagai sudut pandang mesti digunakan sebagai kompas tindakan.
Mungkinkah ada aktor intelektual dibaliknya?
Realitas sosial-politik memang tidak selalu muda untuk dimengerti, kebenaran tidak selalu tampil dimedia. Anggapan adanya aktor intelektual dibalik layar agaknya tidak terlalu berlebihan. Sepakat, bahwa terlalu dini untuk mencurigai lawan-lawan politik beliau, sebab pilkada mendatang masih relatif lama. Namun, Di dunia politik yg remang-remang, segalanya bisa saja menjadi mungkin. Ada pepatah lama yg masih terdengar relevan dalam politik “siapa yg mampu menciptakan momentum kerap lahir sebagai pemenang”
Agar tidak terjangkit suudzon (salah duga) mari kita uji dengan pisau analisis yg lebih ilmiah. sebuah kritik dapat dikatakan jujur dan konstruktif manakala mampu memenuhi beberapa kriteria: pertama, pengkritik tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu (kultural/struktural). Kedua, kritik konstruktif harus berfokus pada muatan substansi bukan caci maki. Ketiga, durasi. Kritik konstruktif butuh jedah evaluasi. Tidak menghantam seperti badai tetapi menumbuhkan laksana hujan. Poinnya, bahwa kritik yg disampaikan dengan tensi dan intensitas tinggi (brutal), oleh algoritma akan terbaca sebagai upaya tendensius yg syarat kepentingan.
Wallahua’lam.
Comment